Ada Terowongan Perlintasan Gajah di Tol Pekanbaru-Dumai

Wanaloka.com – Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Salah satunya dengan membuat terowongan untuk lintasan gajah di Kilometer 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai pada 5 Januari 2023.

“Sehingga pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi, yaitu gajah Sumatra,” kata Jokowi.

Ada enam terowongan perlintasan satwa dilindungi di tempat yang berbeda. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S. Hasibuan menjelaskan, terowongan gajah merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten. Total populasi gajah sebanyak 76 ekor. Terowongan tersebut dibangun hasil kerja sama BKSDA Riau dengan Hutama Karya.

Baca Juga: Makna Pelilitan Setagen Berusia 90 Tahun di Pohon Besar oleh Wadon Wadas

“Terowongan itu untuk adaptasi dari pembangunan jalan tol terhadap keberadaan gajah di lokasi ini,” kata Genman.

Selain di ruas tol Dumai-Pekanbaru, terowongan satwa liar juga dibangun di ruas tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), tepatnya di Seksi 1 (Padang Tidji – Seulimeum). Terowongan satwa liar di Sibanceh terbagi tiga bagian. Bagian pertama adalah perlintasan dengan struktur konstruksi jembatan untuk gajah di KM 13+755 hingga 13+871. Perlintasan kedua menggunakan produk beton tulang pracetak berbentuk segi empat untuk reptil di KM 10+000 hingga 15+100. Sedangkan yang ketiga, perlintasan dengan konstruksi jembatan kanopi jaring kabel untuk primata di KM 11+000 hingga KM 13+0000.

Baca Juga: Gempa Cianjur, Butuh 40 Hari dan Ribuan Personel Bersihkan Puing-puing Dampak Gempa

Asal Muasal Terowongan Satwa
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Abubakar mengatakan, prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu jawaban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kekhawatiran potensi disrupsi akibat pembangunan infrastruktur yang masif terhadap ekosistem serta keberlangsungan flora dan fauna.

Salah satu solusi yang ditawarkan KLHK dengan perubahan paradigma tata kelola yang menyelaraskan pembangunan infrastruktur dan konservasi. Baik melalui upaya mitigasi perlindungan flora dan fauna, hidrologi, ekosistem, serta secara keseluruhan dengan selalu menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.