Teknologi telah membantu sistem navigasi dan informasi spasial, namun tidak menggantikan pentingnya pengalaman dan insting lapangan. Penggunaan peta digital atau aplikasi cuaca perlu didukung dengan pelatihan dasar survival dan etika tim.
Ia mendorong agar pelatihan dasar seperti pendidikan latihan dasar (diklatsar), tali-temali, dan pembacaan medan dijadikan prasyarat pendakian. Terutama bagi wisatawan asing yang belum familiar dengan ekosistem gunung Indonesia.
“Beda alat, beda naluri. Kadang orang terlalu fokus pada puncak sampai lupa diri,” kata dia.
Baca juga: Walhi Maluku Utara Protes Pemutaran Film Ngomi O Obi yang Diduga Alat Propaganda
Dalam menghadapi perubahan iklim, sistem mitigasi perlu lebih adaptif dan prediktif. Baiquni mengingatkan, bahwa membaca tanda-tanda alam tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pemahaman lokal dan intuisi alami.
Ia melihat pentingnya penggabungan antara sains modern dan kearifan lokal dalam mengelola risiko di wilayah pegunungan.
“Kita diberi indera, nalar, dan nurani. Gunakan itu untuk membaca tanda-tanda alam, seperti awan, arah angin, dan pola kabut,” tegas dia.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak UU Kehutanan Lama Dicabut, Diganti UU Kehutanan Baru yang Adil
Mitigasi risiko pendakian
Sebagai bagian dari refleksi, Baiquni menyampaikan lima pilar penting dalam membangun sistem mitigasi risiko wisata gunung. Pilar pertama, klasifikasi pendaki berdasarkan tingkat pengalaman dan pelatihan. Pengelola harus mampu membedakan mana pendaki pemula, mana yang sudah mengikuti pelatihan dasar, dan mana yang profesional.
“Kalau bisa, sistem ini dibuat transparan sejak awal. Kalau dia pemula, wajib pakai guide dan membawa perlengkapan standar. Kalau sudah berpengalaman pun, sebaiknya tetap tidak mendaki sendirian,” ujar dia.
Kedua, ia menekankan pentingnya pengendalian jumlah pengunjung yang masuk jalur pendakian. Jalur-jalur ekstrem dengan medan sempit tidak boleh dilalui secara massal agar tidak menambah tekanan pada ekosistem maupun meningkatkan risiko kecelakaan.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak UU Kehutanan Lama Dicabut, Diganti UU Kehutanan Baru yang Adil
Pilar ketiga, pemetaan dan promosi destinasi vulkanoturisme alternatif. Dengan mendistribusikan kunjungan ke gunung-gunung lain di Indonesia yang memiliki daya tarik serupa, tekanan terhadap Rinjani bisa dikurangi.
Keempat, Baiquni juga menyoroti pentingnya informasi yang transparan, baik terkait kondisi cuaca, tarif jasa porter dan guide, hingga informasi teknis tentang jalur.
“Wisatawan tidak boleh membeli ilusi, mereka harus datang dengan ekspektasi dan kesiapan yang benar,” kata dia.
Baca juga: Asap Minyak Goreng hingga Residu Rokok Tingkatkan Risiko Kanker Paru Perempuan
Terakhir, ia menekankan urgensi sistem tanggap darurat yang terintegrasi, mulai dari koordinasi tim penyelamat hingga sarana komunikasi dan jalur evakuasi. Kecepatan respons dan kesiapsiagaan di lapangan menjadi kunci dalam meminimalkan dampak jika insiden terjadi.
Baiquni juga mendorong agar sistem ini didukung secara institusional, tidak hanya bergantung pada inisiatif lokal atau relawan semata. Kelima pilar ini menjadi pondasi bagi pariwisata alam yang bukan hanya indah, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
“Risiko tidak akan hilang, tapi bisa dikendalikan dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang berpihak pada keselamatan,” tegas dia. [WLC02]
Sumber: UGM
Discussion about this post