Bahkan Walhi menilai PSN layak disebut Proyek Sesat Nasional. Negara satu sisi mengakui adanya ancaman krisis iklim, di sisi lain justru memperparah krisis iklim dengan mengalihfungsikan ruang produktif menjadi berbagai proyek yang merusak lingkungan.
Baca Juga: Ini Pemicu Gempa Simeulue Aceh 5,3 Magnitudo
“Ini solusi palsu,” tukas Ully.
Paradigma pertumbuhan ekonomi sudah mencapai taraf bencana. Memperdaya dengan skema stempel blue ekonomi, green ekonomi, ruang angkasa tercakup ruang di atas bumi dan air pun dijadikan komoditas yang dieksploitasi. Stempel “green” secara kasat mata dapat dilihat pada operasi Rempang “Eco” City. Kebengisan operasi negara yang mengabaikan hak-hak rakyat diberbagai wilayah, justru menjadikan proyek semacam ini menjelma menjadi tragedi “Ekosida”.
Program-program yang dicanangkan Jokowi justru memperpanjang daftar konflik agraria dan perebutan sumberdaya alam hingga berbagai pelanggaran HAM. Ketimpangan penguasaan agraria dan perampasan sumber agrarian atas nama pembangunan dan krisis iklim, dari hulu ke hilir adalah fakta yang terjadi hari ini. Alih-alih memulihkan, “krisis” dijadikan alat dagang bagi para elit untuk menggeruk keuntungan dan melepaskan tanggung jawabnya. Sementara petani, nelayan, peternak semakin terampas hak-haknya dan tertindas, terlebih lagi pada perempuan yang memiliki keragaman identitas politik, pengalaman dan situasinya, tetapi sering diabaikan negara.
Baca Juga: Sri Nurdiati: Konsep Pemodelan Matematis Lebih Akurat Prediksi Potensi Karhutla
“Seharusnya Negara punya keseriusan untuk memberikan perlindungan rakyat atas kelola sumber agrarianya, dengan mengerti dan memahami konteks model corak produksi ala Ekonomi Nusantara,” kata Ully.
Pengalaman empirik rakyat Nusantara yang hidup serasi dengan alam adalah modal dasar yang telah dimiliki bangsa ini untuk memberi kontribusi signifikan dalam menjaga peradaban bumi. Pada momentum HTN tahun ini, Walhi menantang pengambil kebijakan dan para kandidat yang akan berkontestasi untuk memperlihatkan programnya dalam mewujudkan keadilan agraria.
“Secara konkrit hanya dapat diukur dengan langkah pertamanya untuk menghentikan seluruh proyek yang memicu konflik agraria dan penghancuran lingkungan di Indonesia,” imbuh Ully. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post