Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45 persen dalam paruh pertama 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.
Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan. Laporan ini mencatat bahwa 57,34 persen responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.
Sebanyak 38,78 persen responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Untuk menambah pendapatan, 56,79 persen responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.
Sementara itu, 17,73 persen sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan.
Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.
Beban tersebut semakin berat ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim. Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Di sisi lain, pemerintah justru memprioritas anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti makan bergizi gratis (MBG) yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah,” tandas Jeanny. [WLC01]
Discussion about this post