Minggu, 13 Juli 2025
wanaloka.com
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Hukum Lemah, Tanah Masyarakat Adat Terdampak IKN Mudah Dialihkan

Hak-hak masyarakat adat acapkali dikorbankan demi proyek pembangunan nasional. Salah satunya, hak untuk tetap tinggal di lahannya sendiri.

Kamis, 11 Agustus 2022
A A
Ilustrasi masyarakat adat. Foto Quangbaophoto/pixabay.com.

Ilustrasi masyarakat adat. Foto Quangbaophoto/pixabay.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), sekitar 20 ribu populasi masyarakat adat akan terdampak pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN). Mereka bagian dari 51 komunitas adat yang hidup di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, meliputi masyarakat adat Paser, Dayak Kenyah, Dayak Modang, dan Kutai.

“Dan puluhan komunitas adat itu diduga dilanggar hak-hak adatnya untuk IKN,” kata Program Manager Working Group ICCAs Indonesia, Cindy Julianti dalam diskusi memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus 2022 lalu.

Persoalannya, lanjut Cindy, hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat di Indonesia berbelit-belit. Mulai dari rekognisi hukum yang sektoral karena nihilnya UU Masyarakat Adat, hingga pengakuan eksistensi yang mekanismenya berlapis.

Baca Juga: Pembangunan Pusat Plasma Nutfah dan Taman Wisata Mangrove di IKN

“Hukumnya njelimet. Perlindungannya sangat lemah sehingga mudah sekali tanah adat dialihkan jadi milik negara atau swasta,” ujar alumni Universitas Pancasila itu.

Dalam konteks UU Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi basis hukum IKN, Cindy mengatakan proses formulasinya amat minim partisipasi masyarakat adat. Hal ini tercermin dengan nihilnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), dimana negara harus mendapatkan persetujuan yang bebas dari masyarakat adat sebelum pengalihan tanah adat.

“UU IKN sama sekali tidak mengatur perlindungan masyarakat adat. Hanya kepentingan ekonomi-pembangunan belaka,” imbuh Cindy.

Baca Juga: Pakar Kehutanan dan Bank Dunia: Konsep Forest City IKN Perlu Partisipasi Masyarakat

Pakar Antropologi Hukum Universitas Airlangga (Unair), Sri Endah Kinarsih menambahkan, lanskap hukum tersebut karena ada kontradiksi yang fundamental dalam UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (2), hak-hak kesatuan masyarakat adat itu diakui dan dihormati oleh negara. Sementara Pasal 33 ayat (3), diatur bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara salah satu karakteristik utama dari masyarakat adat adalah memiliki hubungan erat dengan tanah yang ditinggalinya.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Hari Masyarakat Adat InternasionalhukumIKNmasyarakat adatUU IKNUU Masyarakat Adat

Editor

Next Post
Banjir dan longsor landa Cilacap, dipicu hujan berdurasi panjang. Foto Dok BNPB

Banjir dan Longsor Landa Cilacap, Hari Ini Jawa Tengah Waspada Bencana Hidrometeorologi Dampak Hujan

Discussion about this post

TERKINI

  • WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Sampang, Madura dalam program eliminasi kusta, 8 Juli 2025. Foto Dok. Kemenkes.Kusta Bukan Penyakit Kutukan, Kusta Bisa Disembuhkan
    In Rehat
    Kamis, 10 Juli 2025
  • Destinasi wisata di Danau Toba, Sumatra Utara. Foto Dok. Kemenpar.Konferensi Internasional Jadi Upaya Geopark Kaldera Toba Raih Kembali Green Card UNESCO
    In Traveling
    Kamis, 10 Juli 2025
  • Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Dietriech G Bengen. Foto Dok. Alumni IPB.Dietriech Geoffrey, Merkuri Masuk ke Perairan Lewat Limbah Industri hingga Keramba Jaring Apung
    In Sosok
    Rabu, 9 Juli 2025
  • Suasana konferensi pers soal gugatan SLAPP terhadap dua Guru Besar IPB University oleh PT KLM di YLBHI, 8 Juli 2025. Foto YLBHI.Bambang Hero dan Basuki Wasis Tak Gentar Hadapi Gugatan SLAPP Perusak Lingkungan di Pengadilan Cibinong
    In News
    Rabu, 9 Juli 2025
  • Pertemuan International Leprosy Congress (ILC) di Nusa Dua, Bali pada 7 Juli 2025. Foto Dok. Kemenkes.Menteri Kesehatan Janjikan Nol Kusta, Nol Disabilitas, Nol Stigma
    In News
    Selasa, 8 Juli 2025
wanaloka.com

©2025 Wanaloka Media

  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2025 Wanaloka Media