Hukum Lemah, Tanah Masyarakat Adat Terdampak IKN Mudah Dialihkan

Wanaloka.com – Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), sekitar 20 ribu populasi masyarakat adat akan terdampak pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN). Mereka bagian dari 51 komunitas adat yang hidup di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, meliputi masyarakat adat Paser, Dayak Kenyah, Dayak Modang, dan Kutai.

“Dan puluhan komunitas adat itu diduga dilanggar hak-hak adatnya untuk IKN,” kata Program Manager Working Group ICCAs Indonesia, Cindy Julianti dalam diskusi memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus 2022 lalu.

Persoalannya, lanjut Cindy, hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat di Indonesia berbelit-belit. Mulai dari rekognisi hukum yang sektoral karena nihilnya UU Masyarakat Adat, hingga pengakuan eksistensi yang mekanismenya berlapis.

“Hukumnya njelimet. Perlindungannya sangat lemah sehingga mudah sekali tanah adat dialihkan jadi milik negara atau swasta,” ujar alumni Universitas Pancasila itu.

Dalam konteks UU Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi basis hukum IKN, Cindy mengatakan proses formulasinya amat minim partisipasi masyarakat adat. Hal ini tercermin dengan nihilnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), dimana negara harus mendapatkan persetujuan yang bebas dari masyarakat adat sebelum pengalihan tanah adat.

“UU IKN sama sekali tidak mengatur perlindungan masyarakat adat. Hanya kepentingan ekonomi-pembangunan belaka,” imbuh Cindy.

Pakar Antropologi Hukum Universitas Airlangga (Unair), Sri Endah Kinarsih menambahkan, lanskap hukum tersebut karena ada kontradiksi yang fundamental dalam UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (2), hak-hak kesatuan masyarakat adat itu diakui dan dihormati oleh negara. Sementara Pasal 33 ayat (3), diatur bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara salah satu karakteristik utama dari masyarakat adat adalah memiliki hubungan erat dengan tanah yang ditinggalinya.