Kejadian Bencana Alam Meningkat, Ini Arahan Presiden Jokowi Mitigasi Bencana

Wanaloka.com – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya mitigasi bencana alam dampak perubahan iklim. Tak hanya soal pemetaan kawasan rawan bencana, Presiden Jokowi menekankan pemerintah daerah harus mengalokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, dan juga memangkas aturan yang mempersulit warga sebagai penyintas bencana alam menerima bantuan, serta konstruksi bangunan yang harus diperhatikan kualitasnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang digelar selama dua hari sejak tanggal 2 hingga 3 Maret 2023, di Jakarta Internasional Expo, Jakarta.

Menurut Presiden Jokowi, dunia kini dihadapkan pada perubahan iklim yang berdampak meningkatnya potensi bencana alam. Di Indonesia, kata Presiden, jumlah kejadian bencana alam meningkat hingga 81 persen dari tahun 2010.

“Tidak hanya banjir, gunung berapi meletus, tanah longsor. Yang lebih sering adalah gempa bumi dan bencana alam maupun nonalam lainnya yang kita hadapi,” ungkap Presiden Jokowi.

Menghadapi hal itu, menurut Presiden Jokowi penting segera dilakukan mitigasi bencana alam dampak perubahan iklim. Siaga dan waspada menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik, utamanya dalam tahap pra-bencana. Juga, antisipasi dengan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah yang harus menjadi prioritas.

Memperhatikan tata ruang dan konstruksi utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Presiden meminta agar daerah mulai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan konstruksi bangunan antigempa.

Alokasi Anggaran

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah daerah dan BPBD mesti memahami potensi bencana di daerahnya, guna mempersiapkan langkah penanggulangan bencana, salah satunya dalam mempersiapkan anggaran.

“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” tegas Presiden.

Pemerintah daerah dan BPBD, kata Jokowi, seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.