Wanaloka.com – Perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi itu berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun bukan berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelas Faisal saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Mengingat El Niño dan musim kemarau adalah dua hal berbeda. Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
Wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibanding rata-rata klimatologis.
Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.
Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan ada risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan lintas sektor. Diantisipasi sejak dini melalui koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.
Indonesia memiliki karakteristik iklim beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM). Strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan kondisi tiap-tiap daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujar dia.
Sejumlah rekomendasi mitigasi perlu dilakukan di berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.
Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem, seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.
BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Sebab kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang akhirnya berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.
“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.
Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.
Sebab ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.
Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan. Serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.
Difersifikasi pangan lokal
Krisis iklim menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia, menyebabkan penurunan produktivitas pangan yang signifikan, dan kerugian ekonomi makro. Potensi kerugian ekonomi makro sebesar Rp112,2 triliun estimasi kerugian akibat krisis iklim mencapai 0,5% dari total PDB Indonesia pada 2024. Sedangkan dampak ekonomi sektor pangan setara dengan 0,18% hingga 1,26% PDB.
“Untuk bencana hidrometeorologi, kerugian tahunan akibat banjir dan longsor yang dipicu perubahan iklim sebesar Rp50 triliun,” terang Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Yudhistira Nugraha saat menjadi narasumber pada Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana, Senin, 30 Maret 2026.
Komponen dampak iklim terhadap ketersediaan pangan, meliputi gagal panen langsung 40%, gangguan distribusi 25%, kerusakan infrastruktur 20%, dan pergeseran musim tanam 15%. Artinya, dampak perubahan iklim ini, secara ekonomis sangat merugikan.
Discussion about this post