Wanaloka.com – Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf mengatakan KKP telah membuat terobosan dengan menyusun peta nasional padang lamun yang akan diluncurkan pada akhir 2024. Langkah ini disinyalir untuk mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data.
“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” ujar Yusuf saat berbicara pada Side Event Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024 Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 UNFCCC yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November 2024.
Ia mengakui tantangan besar yang dihadapi dalam menyusun peta nasional padang lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon padang lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM, dan mitra pembangunan.
Baca Juga: Mengamati Terumbu Karang dan Perilaku Jalak Bali di TN Bali Barat
“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” imbuh dia.
Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional.
“Integrasi sektor laut ke dalam NDC menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Yusuf.
Discussion about this post