Jumat, 26 Juni 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

KKP Berdalih Ekspor Pasir Laut Cegah Kerusakan Terumbu Karang

Terumbu karang rusak karena tertimbun sedimen laut. Atas dalih itu pula pemerintah akan mengeruk dan menjual pasir laut. Benarkah langkah itu?

Kamis, 15 Juni 2023
A A
Ilustrasi terumbu karang di bawah laut. Foto DesignNPrint/pixabay.com.

Ilustrasi terumbu karang di bawah laut. Foto DesignNPrint/pixabay.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Parid juga menyatakan kekhawatirannya terhadap penambangan pasir yang dilegalkan dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan, maka ke depan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adanya penambangan pasir adalah nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam tenggelam,” imbuh Parid.

Sementara, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB University, Yonvitner mengemukakan bahwa kelahiran PP tersebut masih sangat prematur. Perlu kajian-kajian mendalam sebelum diimplementasikan di lapangan.

Baca Juga: Pemerintah Promosikan IKN Lewat Hari Lingkungan Hidup dan Ajakan Investasi

“Penanganan sedimentasi laut dinilai menyehatkan ekosistem. Padahal apabila ditinjau dari konsep pengelolaan ekosistem, justru peran ekosistemlah yang membuat sedimentasi seperti perakaran mangrove dan lamun,” papar Yonvitner.

Penggunaan kapal isap untuk sarana pembersihan hasil sedimentasi laut juga kontradiktif. Ia mewanti-wanti potensi risiko apabila PP itu diterapkan. Meliputi risiko ekonomi, risiko ekologi, biofisik, sosial, sarana-prasarana dan risiko kebijakan.

“Jangan sampai ingin dapat 1 rupiah dari hasil sedimentasi laut, tapi sesungguhnya keluar 5 rupiah untuk biaya pemulihan ekosistem dan lingkungan,” ujar Yonvitner.

Baca Juga: Menuntaskan Masalah Sampah dari Hulu ke Hilir Versi KLHK

Bahkan PKSPL IPB University telah mengkajinya pada 2003 terkait penambangan pasir laut.

“Sebaiknya implementasi PP 26 ditunda,” tegas Yonvitner.

Namun jika mendesak dan dibutuhkan untuk target kinerja, maka kedudukan PP dalam kebijakan nasional harus diluruskan. Kajian teknis untuk naskah akademis dan uji kelayakan publik juga harus dilakukan.

Sementara Asisten Direktur Bidang Kajian Strategis, DKSRA IPB University, Alfian Helmi menekankan perlu didetailkan lebih lanjut mekanisme pengawasan dan kajian dampak dari penambangan hasil sedimentasi laut. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan tersebut. [WLC02]
Sumber: Unair

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: ekspor pasir lautIPB UniversityKementerian Kelautan dan Perikananpenambangan pasirPP Nomor 26 Tahun 2023terumbu karang

Editor

Next Post
Ilustrasi pasir laut. Foto PublicDomainPictures/pixabay.com.

Ramai-ramai Legislator Mengkritisi PP 26 yang Mengatur Ekspor Pasir Laut

Discussion about this post

TERKINI

  • Laskar Talijiwo dari Pracimantoro, Wonogiri sampaikan penolakan tambang dan pabrik semen kepada Bupati Wonogiri, 25 Juni 2026. Foto Dok. Laskar Talijiwo.Temui Bupati Wonogiri, Laskar Talijiwo Sampaikan Tolak Tambang Gamping dan Pabrik Semen
    In News
    Jumat, 26 Juni 2026
  • Ilustrasi sampah organik dari sisa buah-buahan. Foto Artis Digital/pixabay.com.Temuan Ombudsman DIY, Aktivitas TPS 3R Sokowaten Tak Berizin dan Sebabkan Pencemaran
    In News
    Senin, 22 Juni 2026
  • Acara ISWBC 2026 bertema Beyond Species: Rethinking Conservation in an Era of Uncertainty, 11 Juni 2026. Foto Leoni/UGM.Pejabat Kehutanan Bicara Peran Masyarakat Adat Menjaga Biodiversitas Saat Krisis Iklim
    In News
    Sabtu, 20 Juni 2026
  • Para pejabat menunjukkan peta calon lokasi bandar antariksa di Distrik Biak Utara yang mengancam wilayah adat Warbon. Foto Istimewa.LBH Papua Nilai Rencana Pembangunan Bandar Antariksa di Wilayah Adat Warbon Cacat Hukum
    In Lingkungan
    Sabtu, 20 Juni 2026
  • Ilustrasi tawon yang berkoloni. Foto jcbeni.Pixabay.com.Tawon yang Berkoloni Mengenali Wajah Manusia yang Mengganggunya
    In IPTEK
    Jumat, 19 Juni 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media