Wanaloka.com – Komisi IV DPR menemukan produk arang ilegal dari kayu mangrove dan 11 gudang arang yang beroperasi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau. Ketua Komisi IV DPR, Sudin mempertanyakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meloloskan perizinan pengiriman mangrove dari pabrik pembuat arang itu.
Sudin juga mengingatkan rapat kerja yang digelar bersama KLHK beberapa waktu lalu. Ia menanyakan kepada pihak KLHK terkait ada tidaknya pemberian izin untuk pembuatan arang dari kayu mangrove di Sumatera Utara.
“Jawabannya, tidak pernah ada. Ternyata kemarin kami menemui 11 gudang arang berbahan bakau. Saya mendapat laporan di Sumatera, Kepulauan Riau masih banyak gudang arang,” ungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Eselon I KLHK dan jajarannya di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, 6 Februari 2023.
Baca Juga: Korban Meninggal Gempa Turki Sudah Mencapai 4 Ribu Lebih
Dalam sidak tersebut juga ditemukan bukti surat izin nota angkutan yang menggunakan logo koperasi. Temuan itu membuat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Periklanan (PSDKP) meragukan keaslian Nota Angkutan atau surat keterangan hasil hutan yang dimiliki pabrik arang.
Sudin pun kembali mencecar pihak KLHK terkait ada tidaknya izin yang dikeluarkan.
“Apakah KLHK pernah mengeluarkan izin? Info yang saya dapatkan, ada keluar izin. Saya tanya sekali lagi, apakah KLHK pernah mengeluarkan izin?” tanya politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Baca Juga: Longsor di Tambang Pasir Gekbrong 3 Pekerja Meninggal, BNPB Ingatkan Dampak Gempa Cianjur
Meskipun pihak KLHK berdalih, lanjut Sudin, misalnya penebangan pohon bakau seluas 10 hektare akan diganti dengan penanaman 20 hektare.
“Tapi untuk mencapai diameter segini saja ini membutuhkan waktu 50 tahun. Apakah keburu ditebang dan ditanam?” tanya Sudin lagi.
Discussion about this post