Kritik Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan 2025, Pembangunan Kian Ekstraktif dan Militeristik

Bhima juga menyinggung penggunaan istilah ‘serakahnomics’ oleh Prabowo yang justru menjadi pengakuan bahwa warisan ekonomi sebelumnya bermasalah.

“Kalau Jokowinomics berhasil, Prabowo tak akan menyebutnya ‘serakah nomics’. Itu pengakuan bahwa kebijakan sebelumnya mewariskan masalah besar,” ungkap dia.

Di sisi lain, Staf Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang juga Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih meragukan klaim Prabowo dalam pidatonya, bahwa jutaan lapangan kerja telah tercipta dan tingkat pengangguran turun. Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, bahwa ada gelombang PHK, meningkatnya pekerjaan di sektor informal, dan memburuknya kondisi kerja.

“Saya tidak percaya penyerapan 1,2 juta tenaga kerja. Di lapangan, PHK terjadi di mana-mana, dari garmen, tekstil, hingga startup banyak yang tutup,” kata Jumisih.

Ia menekankan tidak cukup hanya bicara soal angka penyerapan kerja. Yang jauh lebih penting adalah memeriksa kualitas pekerjaan: bagaimana hubungan kerjanya, berapa besar upahnya, dan seperti apa jaminan sosial yang diterima pekerja.

“Kalau relasi kerjanya timpang dan tidak pasti, itu bukan peningkatan lapangan kerja, itu hanya perpanjangan tangan dari kapitalis,” imbuh dia.

Pemerintah seolah hanya mengejar angka penyerapan kerja tapi membiarkan model pekerjaan yang timpang dan tidak berpihak pada pekerja. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk ketundukan negara pada kepentingan kapitalis.

Sebagai contoh nyata dari memburuknya kualitas pekerjaan, Jumisih menyebut pekerja rumah tangga (PRT) yang jumlahnya sangat besar namun terus berada di sektor informal dan tanpa perlindungan hukum.

“PRT adalah contoh jelas dari peningkatan tenaga kerja informal. Mereka tidak punya kepastian kerja, tidak diakui secara hukum, dan negara pun terus abai. Tapi kelompok ini bahkan tidak disebut dalam pidato Presiden,” papar dia.

Komedi adalah solusi

Dodok, Komika dari Yogyakarta dengan gaya satirnya menyimpulkan bahwa pola-pola lama Orde Baru hidup kembali dalam bentuk yang lebih agresif.

“Yang diomongin selalu tambang untuk rakyat lewat TNI. Ini Soeharto banget. Seakan-akan semua masalah bisa selesai dengan militer,” kata Dodok.

Pernyataan satirnya menjadi penutup diskusi yang menunjukkan betapa absurditas kekuasaan hari ini bahkan bisa melampaui panggung komedi itu sendiri.

“Tirani semakin merajalela, ke depan komedi adalah solusi, karena pemerintah yang konyol justru ancaman bagi komika,” ucap dia.

Pidato Kenegaraan itu kembali membuktikan bahwa negara lebih sibuk membangun legitimasi melalui angka-angka pertumbuhan dan proyek raksasa sementara suara rakyat yang kehilangan tanah, pekerjaan, dan kebebasan justru diabaikan.

Di tengah klaim stabilitas, fakta di lapangan justru menampakkan ketidakadilan yang semakin mendalam; masyarakat adat dirampas ruang hidupnya, banyak masyarakat dikriminalisasi, pekerja tidak dilindungi, ruang demokrasi terus menerus menyempit.

Di usia 80 tahun kemerdekaan, arah pembangunan semestinya bukan lagi mengulang pola lama yang menyingkirkan rakyat. Melainkan memastikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi, serta keberlanjutan lingkungan.

Tanpa keberpihakan pada rakyat, kemerdekaan hanya tinggal seremonial, sementara oligarki kian menguat. Masyarakat sipil akan dan harus terus bersuara juga melawan, agar cita-cita kemerdekaan tidak direbut dari tangan rakyat. [WLC02]