Ia menjelaskan rendahnya daya saing program ini dibandingkan kendaraan pribadi disebabkan beberapa faktor krusial, seperti ketidaksesuaian rute dengan pola asal–tujuan penumpang, jadwal yang kaku, serta minimnya integrasi dengan moda transportasi lanjutan. Selain itu, faktor persepsi terhadap kenyamanan layanan turut menjadi akar persoalan yang membuat program ini kurang kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi.
Khusus untuk destinasi wisata padat seperti Yogyakarta yang diprediksi akan menerima 5,15 juta orang, Dewanti menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berpendapat bahwa pengendalian lalu lintas daerah harus didukung oleh instrumen pusat.
Pembatasan kendaraan pribadi berbasis waktu, serta integrasi informasi perjalanan secara nasional. Sementara pemerintah daerah berfokus pada manajemen pergerakan internal, termasuk pengaturan akses kawasan wisata, manajemen parkir, dan penguatan angkutan pengumpan seperti shuttle dan angkutan wisata.
Adanya pembagian peran yang jelas dan sinkron, lonjakan wisatawan tidak hanya dikelola secara reaktif. Namun diarahkan agar beban infrastruktur dapat disebar secara ruang dan waktu, sehingga Yogyakarta tetap berfungsi sebagai destinasi wisata tanpa mengalami kelumpuhan mobilitas.
Baca juga: Kementerian ESDM Klaim Ada Reklamasi Usai Pengelolaan Panas Bumi di Baturaden
Dampak sosial lonjakan wisatawan bagi warga Yogyakarta
Yogyakarta kembali dipadati wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru dengan jumlah kunjungan yang mencapai jutaan orang dalam periode singkat. Arus wisatawan terlihat di kawasan pusat kota, destinasi budaya, hingga permukiman yang berdekatan dengan lokasi wisata. Geliat pariwisata memberi dorongan ekonomi yang signifikan sekaligus menghadirkan tekanan baru bagi kehidupan perkotaan. Situasi ini menjadikan libur akhir tahun sebagai momen ujian bagi kota wisata yang selama ini dikenal ramah dan inklusif.
Sosiolog UGM, Arie Sujito mengungkapkan lonjakan wisatawan tersebut mencerminkan daya tarik Yogyakarta yang terus menguat sebagai destinasi wisata nasional. Pergerakan ekonomi cepat terasa di sektor perdagangan, jasa, hingga usaha kecil yang bergantung pada pariwisata. Namun di saat yang sama, kepadatan pengunjung membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.
“Ruang ini dianggap sebagai kesempatan positif, tetapi tantangannya nyata karena muncul kemacetan, interaksi sosial yang semakin padat, serta risiko lingkungan yang perlu dipikirkan bersama,” kata dia, Rabu, 31 Desember 2025.
Baca juga: Teknologi Filter Air dan Air Siap Minum Atasi Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra dari Mandi Lumpur
Dampak kepadatan paling dirasakan warga lokal yang menjalani aktivitas harian di tengah lonjakan mobilitas wisatawan. Akses jalan yang tersendat dan meningkatnya waktu tempuh menjadi pengalaman yang berulang setiap musim liburan. Kondisi ini menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan bergantung pada mobilitas harian.
“Bagi warga sendiri, kepadatan ini membuat aktivitas keluar rumah terasa tidak nyaman karena kemacetan muncul di hampir semua titik,” kata dia.
Tekanan kepadatan juga berdampak pada ruang publik yang menjadi tempat pertemuan warga dan pengunjung. Ruang terbuka semakin terbatas fungsinya ketika dipenuhi aktivitas wisata dalam waktu bersamaan. Diperparah dengan persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius dari meningkatnya jumlah orang di ruang kota.
“Kemampuan mengelola sampah dan membangun budaya menjaga lingkungan yang bersih menjadi keharusan, karena pariwisata tidak cukup dilihat dari sisi pemasukan ekonomi semata,” tutur dia.
Dari sisi ekonomi, Arie menilai manfaat pariwisata memang terasa luas, namun distribusinya perlu mendapat perhatian. Aktivitas wisata memang menggerakkan UMKM, homestay, dan sektor jasa lainnya, tetapi potensi ketimpangan tetap mengintai. Ketika keuntungan terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar, ketegangan sosial berpeluang muncul di tingkat lokal.
Baca juga: Virus Herpes Akibatkan Kematian Mendadak Anak Gajah dalam 24 Jam
“Pengusaha besar sebaiknya turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar pemerataan terjadi dan tidak memicu kecemburuan sosial,” pesan Arie.
Peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kualitas hidup warga. Perencanaan kota perlu melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka menengah dan panjang, bukan sekadar fenomena musiman. Kerja sama antara kota dan kabupaten di sekitar Yogyakarta dinilai penting untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil.
“Desain kebijakan di level provinsi dan kerja sama lintas wilayah dibutuhkan agar kota berkembang dengan visi yang ramah lingkungan dan humanis,” kata dia.
Jika lonjakan wisata seperti libur Nataru terus berulang, Arie mengingatkan pentingnya antisipasi risiko sosial sejak dini. Ketegangan antara warga lokal dan pendatang berpotensi muncul ketika kepadatan tidak dikelola dengan baik. Menjaga kenyamanan kota membutuhkan kedisiplinan kolektif serta kepedulian bersama terhadap ruang hidup.
“Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” harap dia. [WLC02]
Sumber: UGM
Discussion about this post