Wanaloka.com – Presiden Joko Widodo memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) itu diteken pada 11 Juli 2024. Aturan baru itu pun kembali memunculkan kontroversi.
Menurut Dosen Hukum Universitas Airlangga (Unair), Oemar Moechthar, penerapan kebijakan serupa telah ada sebelumnya. Tepatnya pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan HGU selama 95 tahun tanpa perpanjangan atau pembaharuan. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir kebijakan tersebut.
“Alasan MK, pemanfaatan sumber daya alam harus diukur dari segi kemakmuran rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat secara turun-temurun,” papar Oemar pada 23Juli 2024.
Baca Juga: Investigasi Jatam dan Walhi, Banjir dan Longsor di Maluku Utara Akibat Tambang Nikel
Oemar mengingatkan, tujuan utama pemberian HGU adalah untuk usaha pertanian dalam arti luas. Termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Namun, memberikan HGU sekaligus untuk jangka waktu yang sangat lama dapat mengurangi kontrol pemerintah terhadap penggunaan tanah tersebut.
Perlu Peninjauan Ulang
Apabila pemberian HGU sekaligus selama 190 tahun, menurut Oemar akan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan oleh investor. Apalagi konflik antara investor dan masyarakat lokal sering kali terjadi ketika pengelolaan tanah tidak sesuai perjanjian.
Discussion about this post