“Masalahnya bukan soal dicabut atau tidak, tapi bagaimana izin itu diberikan. Banyak perusahaan yang belum memenuhi persyaratan, tetapi tetap mendapat izin. Bahkan di era desentralisasi, ada yang membeli izin,” ungkap dia.
Dari kejadian yang sering berulang seperti ini, Maryudi menilai proyek-proyek seperti lahan gambut sejuta hektare dan food estate yang didesain untuk ketahanan pangan akan mengalami hal serupa. Sebab tujuan akhirnya untuk membabat habis sumberdaya hutan.
“Jika sekarang ada pencabutan izin di Papua, perlu diperiksa apakah kawasan-kawasan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk konversi atau untuk tujuan lain,” tegas Maryudi.
Baca juga: Konsesi Tambang untuk Kampus, Mengapa Harus Ditolak?
Melalui keputusan pencabutan izin perusahaan pengelolaan hutan ini, ia menegaskan, pemerintah tentu harus memiliki kebijakan yang jelas dan lebih selektif dalam memilih Perusahaan. Juga memastikan perusahaan yang mendapat izin benar-benar memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan konservasi hutan. Bukan sekadar mengeksploitasi untuk keuntungan jangka pendek.
Di sisi lain, Maryudi tidak memungkiri masih banyak perusahaan yang berkomitmen dan bertahan untuk mengelola hutan dengan baik. Sementara perusahaan yang telah dicabut izinnya dinilai berkarakter eksploitatif dan mengedepankan keuntungan sesaat. [WLC02]
Sumber: UGM
Discussion about this post