Kepala Dinas ESDM Pemprov Sumut Rajali menyebutkan, data IUP MBLB yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut per September 2022, ada 398 IUP tersebar di 23 kabupaten dan kota. Sebanyak 54 persen atau 217 masih aktif sedangkan sisanya 45 persen atau 181 sudah habis masa berlakunya.
Rajali mengungkapkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbanyak berada di Kabupaten Langkat, 87 IUP, 46 IUP di antaranya aktif dan 41 habis masa berlakunya.
“Total luas wilayah IUP OP (operasi produksi) yang masih berlaku atau aktif yaitu 3.646,87 hektar. Sedangkan total luas wilayah IUP OP yang habis masa berlakunya yaitu 9.721,95 hektar,” kata Rajali.
Disebutkannya, Pemprov Sumut melalui Dinas ESDM menerima dokumen perizinan pada tanggal 8 agustus 2022 di Kantor Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dengan rincian IUP tahap eksplorasi sebanyak 98 IUP, IUP OP perpanjangan sebanyak 1 IUP, SIPB sebanyak 6 izin, IUP untuk penjualan sebanyak 1 izin, dalam proses permohonan WIUP sebanyak 23 permohonan dan proses permohonan IUP tahap eksplorasi sebanyak 39 permohonan.
Baca Juga: Warga Wadas Aksi di Kantor ESDM: Cabut Pernyataan Penambangan Andesit Tak Butuh Izin
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Koordinator Pelayanan Usaha Mineral, Helmi Nurmaliki menjelaskan proses penerbitan perizinan sektor mineral dan batubara melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam rakor teknis penertiban serta pembenahan perizinan MBLB, mengatakan, pelayanan perizinan usaha pertambangan masih terkendala dengan penggunaan aplikasi perizinan. Pemerintah daerah membutuhkan supervisi dari KPK untuk mewujudkan tata kelola perizinan usaha pertambangan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Aplikasi perizinan Kementerian ESDM dan Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi belum bisa digunakan oleh pelaku usaha dan pemerintah provinsi. Terima kasih atas supervisi KPK dapat terselenggara kegiatan ini semoga bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edy.
Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Korban Banjir Pakistan Tiba di Karachi
KPK merekomendasikan beberapa fokus tindak lanjut untuk masing-masing pihak terkait. Pertama, untuk Kementerian ESDM agar mendampingi Pemprov Sumut untuk mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ada, agar diwujudkan menjadi regulasi yang jelas dan dapat dilaksanakan. Kedua, untuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) diharapkan dapat memastikan sistem perizinan untuk pengurusan izin oleh pelaku usaha di daerah efektif dan mudah dipahami serta ada pusat penanganan permasalahan.
Ketiga, untuk Pemprov khususnya Dinas ESDM melaksanakan NSPK, pembinaan dan transparansi wilayah pertambangan. Untuk DPMPTSP laksanakan perizinan transparan. Begitupun untuk Inspektorat, lakukan pembinaan dan pengawasan yang optimal sesuai tugas dan fungsi. Keempat, KPK akan merumuskan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar membantu daerah kabupaten/kota terkait dengan perhitungan dan pemungutan pajak MBLB sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha.
“Dan terakhir, kepada rekan-rekan aparat penegak hukum (APH) Kepolisan dan Kejaksaan diharapkan dapat berkoordinasi efektif dengan Pemda dan secara kewenangan melaksanakan penegakan hukum yang maksimal terhadap usaha MBLB tanpa izin ini,” imbuh Didik, dalam siaran pers yang diterima Wanaloka.com pada Selasa, 27 September 2022. [WLC01]
Discussion about this post