Penelitian Nexus3 menunjukkan residu pembakaran dari fasilitas insinerator di Indonesia mengandung dioksin yang sangat tinggi. Menempatkan PLTSa dekat permukiman dan sekolah di Makassar, berarti mempertaruhkan kesehatan masyarakat demi solusi instan yang mahal dan berisiko.
“Jangan sampai darurat sampah diubah menjadi darurat kesehatan publik,” tegas Yuyun.
Selain ancaman kesehatan, proyek-proyek ini juga disorot karena minimnya transparansi. Di beberapa kota seperti Surabaya dan Makassar, dokumen AMDAL diam-diam terbit dan sulit diakses publik. Proses sosialisasi dianggap hanya bersifat simbolis tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Ketertutupan ini melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta melanggar hak-hak warga Tamanrea.
Atas kondisi tersebut, sejumlah desakan disampaikan kepada pemerintah di sana. Pertama, pemerintah tidak membangun PLTSa di Makassar. Kedua, pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar harus memperkuat pengelolaan sampah berbasis zero waste cities dan pendekatan dari hulu.
Dengan berfokus pada pemilahan sampah di sumber (rumah tangga) yang terbukti dapat menurunkan timbulan sampah ke TPA hingga 50 persen, pelarangan plastik sekali pakai secara ketat di tingkat produsen, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas, mengingat karakteristik sampah Indonesia yang didominasi sisa makanan.
Proyek PSEL DIY mundur
Sementara proyek PSEL di DIY mundur. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menjelaskan kendala utama berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan rantai pasokan sampah sebanyak 1.000 ton/hari. Apabila tidak dapat dipenuhi, pemda mendapatkan sanksi berupa denda yang dibayarkan untuk mengganti kekurangan kuota sampah harian.
Selain itu, ketersediaan lahan yang telah ada saat ini, sekitar 5,7 hektare, dinilai masih kurang. Dibutuhkan tambahan lahan seluas 1 hektare untuk menampung residu sisa pembakaran. Walhi Yogyakarta melihat kondisi tersebut menjadi momentum Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk mengevaluasi arah kebijakan pengelolaan sampah.
“Upaya mencari lahan baru turut berpotensi menyulut konflik dengan masyarakat sekitar. Apalagi ada potensi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar PSEL dari aktivitas pembakaran sampah dan residu sisa pembakaran,” jelas Staff Advokasi dan Kampanye Walhi Yogyakarta, Wahyu Yanuar dalam siaran tertulis, Rabu, 13 Mei 2026.
Walhi Yogyakarta melihat mundurnya proyek ini juga sinyal keraguan dari pemerintah daerah terhadap skema proyek PSEL. Namun, berbagai kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota cenderung memposisikan setiap kebijakan sebagai langkah transisi menuju operasional PSEL.
Artinya, apabila PSEL nantinya benar-benar beroperasi, pengelolaan sampah berpotensi kembali bersifat sentral pada satu fasilitas. Serupa dengan pengelolaan sampah DIY sebelumnya yang mengandalkan TPA Piyungan.
Sejak 2024, pemerintah kabupaten/kota masih bertumpu pada pendekatan yang sama dengan mengandalkan penanganan sampah di hilir, kumpul-angkut-buang. Kota Yogyakarta, misalnya, masih mengandalkan penampungan di depo-depo penampungan sementara. Di Bantul, beban pengelolaan bertumpu pada penampungan di TPS 3R.
Sementara itu, di Sleman, ada kebijakan pembatasan pengangkutan sampah organik dari warga yang justru melimpahkan beban pengelolaan sampah kepada masyarakat tanpa adanya kesiapan dan dukungan fasilitas yang memadai.
Pola-pola ini memperlihatkan tidak ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah di DIY. Pengelolaan sampah masih dimulai ketika sampah telah diproduksi, bukan dengan membangun upaya pengurangan produksi sampah.
Persoalan timbulan sampah di DIY sangat krusial untuk menjadi perhatian, sebab hal itu menjadi masalah utama yang menyebabkan DIY mengalami kondisi krisis. Data tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan timbulan sampah di DIY mencapai sekitar 1.934 ton/hari. Angka ini melampaui kapasitas harian TPA Piyungan saat masih beroperasi (sekitar 700 ton/hari). Pemerintah seharusnya menekan angka timbulan sampah harian di hulu.
Sementara itu, kebutuhan kuota sampah PSEL sebanyak 1.000 ton/hari. Artinya, kehadiran PSEL justru menghendaki peningkatan produksi sampah untuk mengejar target kuota harian PSEL. Hal ini memunculkan ambivalensi dalam pengelolaan sampah yang menekankan perlunya pengurangan produksi timbulan sampah.
Kenyataan ini menegaskan krisis sampah yang dialami DIY tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan fasilitas-fasilitas pengolahan baru di hilir. Diperlukan langkah-langkah serius untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, terutama secara serius menekan sektor industri, produsen, serta pelaku usaha yang selama ini lebih banyak menjadi first generator (produsen sampah utama).
Walhi Yogyakarta menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah, baik Pemda DIY maupun pemerintah tingkat kabupaten/kota. Pertama, melakukan evaluasi total mengenai rencana pembangunan PSEL di DIY. Kedua, menghentikan pendekatan solusi jangka pendek yang hanya bertumpu pada teknologi, seperti insinerasi, serta penambahan fasilitas-fasilitas penampungan sampah.
Ketiga, beralih pada kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan menitikberatkan pengelolaan pada pengurangan timbulan sampah dari hulu, menyasar sektor industri, produsen, dan pelaku usaha sebagai kontributor/produsen utama timbulan sampah. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post