Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan, El Niño bukan sekadar soal cuaca ekstrem, tapi juga berkaitan dengan krisis sosial dan ekologis di wilayah pesisir dan kepulauan. Berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), El Niño dapat memicu fenomena upwelling atau naiknya air laut dari dasar ke permukaan yang berpotensi meningkatkan produktivitas perikanan.
Namun lonjakan potensi ikan ini tidak bisa dilihat terpisah dari kerusakan ekosistem yang sedang terjadi. Dalam perspektif keadilan kelautan (blue justice), pertanyaan utamanya bukan hanya “mengapa ikan bertambah”, tetapi “siapa yang bisa mengaksesnya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang malah tersingkir”.
“Kita tidak boleh terjebak pada anggapan, bahwa laut otomatis menjadi penyelamat krisis pangan akibat El Niño. Tanpa tata kelola adil, fenomena ini justru berpotensi mendorong perampasan ruang hidup,” tegas Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, Mida Saragih.
El Niño dapat memperkuat fenomena upwelling di wilayah selatan Jawa hingga barat Sumatra. Bahwa penguatan upwelling berdampak pada peningkatan suplai nutrien ke permukaan laut dan mendorong pertumbuhan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan laut, sehingga meningkatkan produktivitas perairan dan potensi sumber daya ikan.
Namun, peningkatan ini tidak otomatis dinikmati masyarakat pesisir. Praktiknya, wilayah penangkapan ikan justru lebih mudah diakses armada industri yang memiliki teknologi, modal, dan izin. Sementara ruang hidup masyarakat pesisir semakin tertekan akibat ekspansi berbagai industri berbasis sumber daya alam.
“Kami meminta pemerintah menerbitkan rencana tapak untuk penyelamatan wilayah kepulauan,” tegas Mida.
Mengingat secara spesifik, pesisir dan pulau kecil memiliki kerentanan yang ditandai dengan pasokan air, bahan pangan terbatas. Kerentanan ini sering diperparah solusi semu, seperti proyek geotermal di kawasan konservasi atau revitalisasi perikanan yang justru merusak mangrove.
Berdasarkan pantauan NOAA dan BRIN, El Niño dapat menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering. Namun penting dipahami, bahwa akar utama bencana ekologis sebenarnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang terus dilakukan atas nama pembangunan. Dampak El Niño berupa kenaikan suhu dan kekeringan hanya memperburuk kondisi yang sudah rentan tersebut.
Prakiraan terbaru menunjukkan El Niño berpotensi memperparah kekeringan, sehingga meningkatkan risiko gagal panen dan krisis air. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kenaikan suhu global hingga mencapai rekor baru, dengan dampak kemanusiaan yang signifikan.
Saat ini, suhu permukaan laut di Pasifik sudah naik sekitar 0,5°C di atas normal yang merupakan tanda awal El Niño. Beberapa bulan ke depan, fenomena ini diperkirakan menguat dan berpotensi menjadi “super El Niño”. NOAA memperkirakan peluang kemunculannya mencapai 82% pada Mei–Juli 2026 dan 96% hingga awal 2027.
Sejumlah model iklim global (NOAA, BoM, ECMWF) menunjukkan tren yang sama, dengan potensi kenaikan suhu lebih dari 1,5°C (kategori kuat), bahkan bisa melampaui 2–3°C. Jika ini terjadi, El Niño dapat mendorong tahun 2027 menjadi tahun terpanas dalam sejarah.
Sementara Biro Meteorologi Australia (BoM) mengamati, bahwa suhu permukaan laut di Pasifik tropis bagian tengah terus meningkat secara bertahap. Diperkirakan akan terus menghangat hingga mencapai kondisi El Niño dalam beberapa bulan ke depan.
Dampak dari El Niño kuat adalah potensi pemanasan tambahan di Pasifik timur akan meningkatkan suhu rata-rata global. Kemungkinan besar dunia akan mengalami suhu global tertinggi tahun depan. Di Indonesia, telah diidentifikasi peluang kekeringan yang dapat menurunkan produksi pertanian dan cadangan pangan.
Kini, konsensus dari lembaga-lembaga iklim mengarah pada urgensi kesiapan menghadapi Super El Niño. Penghentian laju kerusakan, termasuk di kawasan rentan bencana, adalah syarat kesiapsiagaan. Strategi tingkat tapak adalah penyelamatan ekosistem mencakup mangrove, lamun dan terumbu karang yang perlu digarap serius, diintegrasikan dan dijamin implementasinya lewat aturan daerah.
Dalam perspektif keadilan kelautan (blue justice), Walhi mendorong pemerintah dan lembaga terkait tidak memandang laut serta sumber daya ikan semata sebagai komoditas ekonomi. Melainkan ruang hidup yang harus menjamin hak akses nelayan terhadap wilayah tangkap dan hak masyarakat atas pangan perikanan, termasuk ketika terjadi lonjakan stok ikan.
Walhi juga menekankan pentingnya penyusunan rencana penyelamatan wilayah kepulauan melalui pemetaan daerah rawan bencana, krisis air, dan krisis pangan. Serta memperluas rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Discussion about this post