Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melihat semakin dalam krisis tata ruang, energi, pesisir dan sumber-sumber kehidupan rakyat merupakan akibat dari pembangunan yang berorientasi pada ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang membuka ruang investasi besar-besaran dan ekstraksi sumber daya alam secara masif. Walhi Eksekutif Nasional bersama Walhi Region Jawa, meliputi Walhi DKI Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi DI Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah, dan Walhi Jawa Timur, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menghentikan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang mempercepat kerusakan ekologis dan perampasan ruang hidup rakyat di Pulau Jawa.
Walhi menilai di tengah meningkatnya konflik agraria, kerusakan pesisir, ancaman terhadap sumber-sumber air, ekspansi kawasan industri, serta meluasnya aktivitas pertambangan, negara telah gagal memastikan tata ruang berfungsi sebagai instrumen perlindungan rakyat dan lingkungan hidup. Sebaliknya, kebijakan tata ruang semakin sering digunakan untuk melegitimasi alih fungsi lahan, memperluas proyek industri dan energi, serta memfasilitasi penguasaan ruang oleh korporasi. Akibatnya, ruang hidup rakyat kian terdesak, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan terus mengalami penurunan.
“Pulau Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, kita menyaksikan ruang hidup rakyat terus dikorbankan demi investasi. Negara harus menghentikan praktik ini dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan tata ruang dan pembangunan energi di Pulau Jawa,” kata Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan Walhi Nasional, Puspa Dewy.
Pulau Jawa harus segera dipulihkan
Berdasarkan catatan advokasi Walhi di Pulau Jawa, persoalan tata ruang, perampasan ruang hidup, dan kerusakan ekologis merupakan ancaman paling mendesak yang harus segera dihentikan dan dipulihkan. Di Jawa Timur, setidaknya 20 ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari pembangunan kawasan industri dan smelter hingga pengembangan bioethanol, dinilai semakin mempercepat alih fungsi lahan produktif rakyat. Seluruh rencana kebijakan yang ada hanya akan menambah beban lingkungan dan mendegradasi daya dukung serta daya tampung, yang berdampak pada tingginya potensi bencana ekologis.
“Di Jawa Timur, persoalan tata ruang dan energi terlihat jelas melalui ekspansi PSN dan KSPN seperti smelter, bioetanol, reklamasi, dan pertambangan. Ruang hidup petani serta nelayan terus terdesak oleh proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan merampas ruang hidup rakyat dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka,” tegas Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra.
Di Yogyakarta, Walhi menilai ancaman terhadap kawasan karst tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air di kawasan tersebut.
“Ancaman terhadap kawasan karst dan sumber-sumber air di Gunungkidul menunjukkan bagaimana tata ruang semakin kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Yang harus dilindungi adalah sumber kehidupan masyarakat, bukan kepentingan investasi yang mengorbankan bentang alam,” ujar Direktur Eksekutif Daerah Walhi Yogyakarta, Gandar Mahojwala.
Sementara di Jawa Tengah, krisis tata ruang terlihat nyata dari semakin parahnya bencana banjir yang terjadi di 13 kabupaten pada awal 2026, dengan sebagian besar berada di pantai utara Jawa Tengah. Data yang dirangkum Walhi Jawa Tengah sepanjang 2023–2025 mencatat 146 kejadian banjir dan 126 kejadian longsor. Bencana ini dipicu kerusakan di wilayah daerah aliran sungai dan alih fungsi lahan, dalam 10 tahun terakhir, Jawa Tengah kehilangan tutupan hutan seluas 11.179 ha, serta tekanan ekstraktivisme di kawasan karst dan wilayah tangkapan air, dengan luasan izin pertambangan di Jawa Tengah yang tercatat mencapai 14.033 ha.
“Masyarakat Jawa Tengah sedang membayar mahal kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Masyarakat wilayah pesisir semakin tenggelam, ruang hidup menyusut, sementara aktivitas industri dan pertambangan terus berlangsung. Negara harus segera melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian.
Discussion about this post