Wanaloka.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) untuk mencari solusi berbagai persoalan terkait tugas dan fungsi sektor LHK di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) pada 1 November 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rakernis dalam rangka operasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan kerja koordinasi dengan OIKN tersebut diikuti Pejabat Tinggi Madya dan Pratama KLHK serta seluruh UPT lingkup KLHK di Kaltim.
Para Kepala UPT KLHK di Kaltim melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing di wilayah IKN, termasuk kendala yang dihadapi. Dalam merespon berbagai persoalan yang disampaikan, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono memaparkan regulasi terkait IKN, mulai dari perkembangan terakhir UU IKN dan PP 27/2023. Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi Undang-Undang pada 3 Oktober 2023.
Baca Juga: Damayanti Buchori: Belajarlah Kedaulatan Pangan dari Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Selanjutnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih, Kepala Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK Ary Sudijanto, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Sayid Muhadhar merespons persoalan di lapangan yang disampaikan para Kepala UPT yang terkait dengan substansi dan tugas serta fungsi masing-masing unit Eselon I.
Dari hasil paparan dan laporan yang disampaikan, Menteri LHK Siti Nurbaya Abubakar mengatakan ada lima solusi yang perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, perlu diterbitkan Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut hal-hal di lapangan yang sifatnya hanya sekali terjadi (Einmaleg), yang sangat dibutuhkan sampai tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Kedua, perlu disusun buku panduan penanganan urusan sektor KLHK di OIKN.
Baca Juga: Izin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Pulau Rupat Dicabut
Discussion about this post