Dari sisi sosial masyarakat, rehabilitasi kawasan Morodemak juga diklaim sudah ditunggu masyarakat. Sebab pendangkalan membuat nelayan memerlukan waktu dan BBM cukup banyak. Selain itu terjadi banjir dan rob yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengakibatkan tambak tidak produktif, tidak dapat digunakan serta terbengkalai karena rob.
Sementara pada aspek lingkungan, langkah KKP dinilai menjadi salah satu langkah mitigasi terhadap kawasan pesisir yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang pasang, abrasi, rob dan land subsidence.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo mengatakan perairan Morodemak adalah kawasan prioritas yang dipulihkan ekosistemnya melalui Keputusan Menteri Nomor 208 Tahun 2023. Kondisi sedimentasi yang berat di kawasan ini mengancam alur kapal ikan dan mengakibatkan abrasi serta rusaknya ekosistem mangrove dan tambak.
Baca Juga: Mantan Bupati Banyumas Sukses Kelola Sampah karena TPA Ditutup Warga
Victor juga menyebutkan KKP telah menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan bersama Tim Universitas Diponegoro yang diimplementasikan dengan strategi utama revitalisasi fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.
“Kegiatan ini menjadi solusi atas tantangan sedimentasi, abrasi, serta bencana rob dan sea level rise yang mengancam kawasan pesisir Morodemak,” kata dia. [WLC02]
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Discussion about this post