Status Gunung Ruang Turun Menjadi Siaga, Tetap Waspada

Hasil koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kepala Staf Kodam Merdeka, OPD terkait, Kodam Merdeka, Danlanud, Polda Sulawesi Utara, BNPB dan lintas Kementerian/Lembaga lainnya pada 22 April 2024 disepakati, bahwa bantuan untuk pemenuhan dasar masyarakat terdampak maupun pengungsian akan tetap dilakukan, terutama bagi kelompok rentan.

Layanan kesehatan juga tetap dilaksanakan dengan skema ‘jemput bola’, mengingat ada lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa titik. Mulai posko yang didirikan stakeholder, pengungsian mandiri di atas bukit, pengungsian di rumah kerabat, termasuk yang dievakuasi ke luar Pulau Tagulandang.

Sekda Kabupaten Sitaro menyatakan hingga 22 April 2024, terdapat 3.582 warga pengungsi yang sudah ditangani dengan baik. Tantangan yang dihadapi tim satgas gabungan adalah bagaimana agar warga yang mengungsi secara mandiri di pegunungan tetap dapat termonitor dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk layanan kesehatan. Adapun sebanyak 3.614 rumah mengalami kerusakan akibat dampak erupsi Gunung Ruang yang tersebar di 2 kelurahan dan 13 kampung.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Deputi IV) BNPB Jarwansyah yang berada di lokasi terdampak sejak 18 April 2024 mengatakan sejauh ini upaya tim satgas gabungan dalam penanganan darurat dan penyelamatan masyarakat terdampak sudah berjalan dengan baik. Belum ada laporan jatuhnya korban jiwa atas bencana vulkanologi tersebut.

“Kami bersyukur kondisi sudah normal kondusif. Kapal-kapal sudah beroperasi untuk evakuasi maupun pengiriman logistik. BNPB akan tetap mendukung untuk pendampingan dan pengisian gap yang belum tersentuh,” jelas Jarwansyah.

Ia tetap memberi beberapa catatan yang dapat dijadikan acuan terkait upaya penanganan darurat menuju fase pemulihan. Pendataan masyarakat terdampak, menurut Jarwansyah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Data-data tersebut nantinya akan menjadi dasar serta acuan pemenuhan kebutuhan, termasuk ketika program rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan secara paralel.

Jarwansyah juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar terus mencermati segala hal yang dianggap perlu dan kurang tertangani dengan baik, mengingat status tanggap darurat akan berakhir pada 29 April 2024 mendatang. Pendampingan termasuk keamanan harus tetap dilakukan TNI dan Polri mengingat ada aduan masyarakat yang takut kehilangan hewan ternak apabila mereka meninggalkan rumah untuk mengungsi.

“Status darurat berakhir tanggal 29 April 2024. Perlu diperhatikan untuk langkah-langkah ke depan. Pengungsi perlu dikawal karena banyak dari mereka yang takut kehilangan hewan ternak dan bagaimana mereka memberikan makanan bagi hewan ternaknya,” kata Jarwansyah.

Persiapan Skenario Evakuasi

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Deputi V) BNPB Lilik Kurniawan juga mengingatkan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat agar menyiapkan skenario evakuasi dan penyelamatan. Hal ini perlu diantisipasi agar seluruh rangkaian penyelamatan masyarakat dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan jatuhnya korban.

“Skenario ini menjadi penting. Jika erupsi, ke mana jalurnya untuk evakuasi, termasuk membaca arah angin,” jelas Lilik.

Terkait masa tanggap darurat yang akan berakhir sepekan ke depan, Lilik mengingatkan untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PVMBG dan BMKG atas rekomendasi yang harus dipatuhi. Jika harus diperpanjang, maka seluruh lintas stakeholder harus siap.

“Jika ingin memperpanjang status tanggap darurat, maka harus melihat rekomendasi PVMBG dan instansi berwenang lainnya. Kami harus punya skema posko utama dan pos pendampingan. Pendekatannya pun harus menggunakan skema klaster. Klaster pengungsian tidak bisa diserahkan kepada satu dinas saja. Termasuk klaster kesehatan, logistik dan lainnya,” kata Lilik.

Hari ini, bantuan logistik dan peralatan dari BNPB maupun stakeholder lainnya terus didorong menuju Pulau Tagulandang dari Pelabuhan Bitung. Tim Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan mengawal pengiriman itu menggunakan kapal feri.

Deputi IV dan Deputi V BNPB bersama Tenaga Ahli BNPB juga melakukan monitoring lapangan menggunakan helicopter. Serta melanjutkan pendampingan evaluasi posko Pemkab Sitaro di Tagulandang.

Pos aju logistik dan peralatan sebagai transit barang maupun personel telah disiapkan di gudang dan tenda BNPB di Kota Bitung yang jaraknya hanya 2 km dari Pelabuhan Bitung. [WLC02]

Sumber: Kementerian ESDM, BNPB