Wanaloka.com – Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana di Tanah Air. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada periode awal Januari hingga November 2025 tercatat ada 68 kejadian bencana di sana. Dari total kejadian, korban tewas 1 orang, luka-luka 3 orang, menderita 43.605 orang, dan mengungsi 353 orang. Sedangkan kerusakan tempat tinggal mencapai 339 unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat.
Ketangguhan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, salah satunya dengan penyajian informasi melalui dasbor sistem Satu Data Bencana (SDB). Sistem ini merupakan bentuk dari tata kelola satu data kebencanaan menjadi bagian penting dalam manajemen kebencanaan. BNPB mendorong BPBD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk mewujudkannya lewat pengukuhan forum Satu Data Bencana dan pengenalan sistem informasi SDB di Kota Padang, Selasa, 25 November 2025.
Tata kelola data yang sensitif gender
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana yang membacakan sambutan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menjelaskan, tata kelola data kebencanaan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan tidak hanya berupa data tersimpan. Melainkan juga dalam pengajian, perencanaan hingga pengambilan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.
Baca juga: Pertahankan Tanaman dari Perusakan Perusahaan Sawit, Lima Petani Pino Raya Ditembak
Perwujudan dari tata kelola ini divisualisasikan ke dalam sistem informasi SDB di wilayah Provinsi Sumbar. Melalui sistem informasi SDB, BNPB berharap seluruh data kebencanaan dapat dikelola secara terpadu dan transparan.
“Mulai dari kejadian, dampak, risiko, kapasitas hingga data terpilah untuk kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil,” kata Andi secara daring.
Langkah ini juga menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan satu pintu data kebencanaan yang inklusif di daerah. Sementara Forum SDB yang dikukuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola data kebencanaan di Sumbar.
Forum ini memiliki peran sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang memastikan standar data diterapkan secara konsisten, data terverifikasi dengan baik, data terpilah tersedia dan dimanfaatkan dalam seluruh fase manajemen bencana. Serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, pembiayaan, dan pengambilan keputusan di seluruh fase manajemen bencana.
Baca juga: Delapan Kecamatan di Padang Pariaman Tergenang Luapan Banjir Empat Sungai
“Lebih dari itu, kami berharap forum ini menjadi ruang kolaboratif yang aktif dan produktif, tidak hanya dalam mengelola data, tetapi juga dalam memajukan inovasi, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan literasi data kebencanaan di daerah,” ujar Andi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menambahkan, Sistem informasi SDB dapat memberi manfaat dalam penyediaan data kejadian dan dampak bencana secara terstruktur, mutakhir dan terverifikasi.
Sistem ini dapat menyatukan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan lintas kabupaten/kota untuk menghindari duplikasi maupun ketidaksinkronan data, serta memfasilitasi analisis cepat dalam mendukung pengambilan Keputusan.
“Menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan daerah,” imbuh Arry.
Sementara Forum SDM, menurut dia memiliki peran strategis. Pihaknya ingin memastikan mekanisme berbagi data berjalan secara konsisten, standar data dan metadata disepakati bersama, pembersihan, pemutakhiran, dan verifikasi data dilakukan secara berkala serta memastikan inklusivitas data, termasuk integrasi aspek gender, disabilitas dan kelompok rentan.
Baca juga: Musim Hujan Memicu Peningkatan Potensi Erupsi Gunung Semeru
Discussion about this post