PSHK UII pun mendesak kepada tiap-tiap lembaga pengusul Hakim Konstitusi, yakni DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung untuk merumuskan model serta format seleksi Hakim Konstitusi sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU MK.
Keputusan DPR
Sementara pengangkatan Guntur sebagai hakim konstitusi, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.
“Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan DPR, dalam hal ini pengusulan penggantian hakim MK,” ujar Pratikno dalam siaran pers BPMI Setpres, 23 November 2022.
Baca Juga: Ahli Geologi Unpad, Gempa Cianjur Bukan Akibat Sesar Cimandiri Tetapi Sesar Baru
Selain itu, dalam UU MK ada kewajiban administratif dari presiden untuk menindaklanjuti keputusan DPR tersebut ke dalam keputusan presiden (keppres). Atas dasar itu, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 114 Tahun 2022 beberapa waktu yang lalu.
Guntur lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Januari 1965 yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK. Sebelumnya, Guntur juga sempat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi MK.
Dalam pelantikan, Guntur mengucapkan sumpah sebagai hakim MK. Dalam teks sumpah sebagai hakim MK yang dibacanya juga tak ada kewajiban untuk mematuhi keinginan DPR sebagai lembaga pengusulnya.
Baca Juga: Gempa Cianjur, Data Terbaru 268 Orang Meninggal Dunia
Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
“Mohon doakan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Guntur.
Selain Pratikno, para pejabat yang hadir dalam pengucapan sumpah tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [WLC02]
Discussion about this post