Aliansi Masyarakat Sipil Menilai G20 Solusi Palsu Bagi Kesejahteraan Rakyat

“Sejatinya klaim ini menyembunyikan berbagai masalah pembangunan megaproyek oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan alasan menopang G20,” ungkap Isnur.

Sepanjang tahun ini, ada megaproyek besar bermasalah yang dilakukan oleh Pemprov Bali bersama dengan pemerintah pusat. Antara lain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Medis di Sanur, Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan hutan bakau, dan Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung.

Pemerintah menyebut semua proyek ini sejalan dengan agenda prioritas G20, terutama sektor energi dan kesehatan, dan secara khusus pengembangan pariwisata Bali sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

“Dengan G20, berbagai proyek yang telah dirancang sebelumnya dipercepat prosesnya agar bisa menjadi pajangan bagi mata investor besar yang akan menghadiri perhelatan itu,” papar Isnur.

Apa Buktinya?

Aliansi Masyarakat Sipil membeberkan data-data untuk menguji klaim pemerintah, bahwa G20 sebenarnya bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat Bali. Bahwa sejak megaproyek pemerintah Bali dijalankan, ada berbagai macam persoalan yang memantik protes rakyat Bali sendiri.

Pertama, pembangunan terminal LNG di kawasan hutan bakau yang sekaligus akan menjadi
showcase bagi mata pejabat-pejabat dunia. Proyek tersebut ditolak oleh Desa Adat Intaran karena mengancam kerusakan lingkungan dan ekosistem laut Bali.

Namun di tengah penolakan, pemerintah Bali tetap memaksakan pembangunannya karena Bali akan dijadikan percontohan kawasan yang menggunakan energi bersih. Harapannya, memberi insentif bagi investor besar mendanai proyek strategis nasional pemerintah di sektor energi terbarukan.

Kedua, pembangunan PKB di Klungkung menuai kritik karena banyak persoalan dalam proses pembangunannya. Mulai dari maraknya pengerukan ilegal di bukit Klungkung untuk memasok material proyek hingga pembangunannya berada di kawasan rawan bencana.

Namun pembangunan ini tetap dipaksakan, khususnya menjelang G20 untuk mensosialisasikan kepada dunia agar berinvestasi dalam proyek ini. Bahkan, Pemprov Bali mengklaim proyek PKB
ini telah sesuai dengan prioritas G20.

Ketiga, pembangunan KEK Pariwisata Medis di Sanur. Pembangunan proyek ini sejalan dengan
upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investasi di sektor arsitektur kesehatan yang juga
menjadi agenda prioritas G20. Bahkan selama persiapan perhelatan G20 di Nusa Dua, tak ada peningkatan kesejahteraan buruh pariwisata secara signifikan. Bahwa buruh tetap memperoleh gaji pokok sesuai dengan standar upah minimum, kecuali pada peningkatan biaya servis yang sudah biasa terjadi di musim tingginya pariwisata.

Kondisi tersebut membantah semua klaim yang dipropagandakan pemerintah ketika berbicara tentang G20. Bahwa alih-alih memperbaiki penghidupan rakyat Bali, ada masalah besar yang akan dihadapi masyarakat Bali setelah proyek investasi ini berjalan.

Dua Hal Perlu Diwaspadai
Dari pemaparan tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil mengajak rakyat Indonesia harus melihat secara kritis dan waspada atas dua faktor berikut:

Pertama, bahwa dengan jumlah dan proyeksi penduduk Indonesia yang terus didengungkan akan
mencapai bonus demografi pada 2045, rakyat Indonesia dalam kacamata ekonomi global akan rentan diposisikan hanya sebagai konsumen produk yang sesungguhnya jauh dari kata keberlanjutan dan sebagai tenaga kerja murah dan miskin perlindungan.

Kedua, bahwa berbagai kekayaan alam Indonesia, seperti bumi, air, dan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan dieksploitasi. Akibatnya akan mengundang berbagai bencana
alam dan kemanusiaan, mengulangi kembali lingkaran setan kutukan sumber daya alam, dan
membawa rakyat semakin jauh dari janji kesejahteraan, apalagi kedaulatan.

Isnur menggarisbawahi, bahwa G20 dan kesepakatan-kesepakatan di dalamnya tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Melainkan untuk pemulihan, keberlanjutan, dan ekspansi kepentingan para elite ekonomi, baik luar ataupun di dalam negeri.

“Bukan lagi Recover Together, Recover Stronger. Tapi Elite Stronger, Elite Together,” ucap Isnur.

Seruan kepada Rakyat Indonesia
Atas kondisi tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil menyerukan kepada rakyat Indonesia:

Pertama, saling bahu membahu menjaga sumber-sumber penghidupannya dari proses
penghisapan oleh para pelaku industri ekstraktif.

Kedua, memastikan transisi energi dalam pengertian yang luas, juga menjadi proses demokratisasi energi serta demokratisasi ekonomi dan politik. Transisi energi harus diselenggarakan dengan prinsip dan nilai transisi yang adil dan berkelanjutan, yakni akuntabel, transparan, dan partisipatif, menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, adil secara ekologis, adil secara ekonomi, dan transformatif.

Ketiga, membangun kekuatan bersama untuk membangun tata produksi-distribusi-konsumsi
sesuai dengan kultur dan budaya yang selama ini melekat di sendi-sendi kehidupan.

Isnur menegaskan, Forum G20 diyakini hanya akan menyediakan karpet merah bagi para korporasi jahat guna memenuhi pundi-pundi ekonominya. Negara juga seharusnya tidak memberikan karpet merah kepada para elite ekstraktivis yang selama ini telah terbukti menjadi akar masalah dari
runtuhnya pondasi ekonomi rakyat.

“Seharusnya negara menyediakan sarana dan pendukung tata produksi-distribusi-konsumsi. Bukan malah menjadi antek dari korporasi yang bekerja ugal-ugalan,” tegas Isnur. [WLC02]