Wanaloka.com – Sosok pemimpin Indonesia nantinya harus memiliki environmental leadership dan memahami konsep ekokrasi. Sosok pemimpin itu harus mampu menciptakan tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ia juga mesti menyinergikan antara rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan global dan korporasi.
“Pemahaman lingkungan antar bacapres serta keselarasan agenda demokrasi dan aspek ekologi masih perlu dikritisi,” kata Rektor IPB University, Prof. Arif Satria menyampaikan opini untuk merespon tiga bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024 yang memuat isu lingkungan dalam visi misinya pada 10 November 2023.
Arif menegaskan, isu lingkungan adalah persoalan yang kompleks antarsektor dan kementerian. Selama ini, pembangunan modern cenderung berfokus pada rasionalitas ekonomi. Di sisi lain, terdapat kalangan masyarakat yang lebih peduli pada rasionalitas ekologi.
Baca Juga: Teliti Sumber Daya Hayati dan Non Hayati Laut Indonesia, BRIN Libatkan Cina
Rasionalitas ekologi harus selaras dengan rasionalitas ekonomi. Konsep ekokrasi tersebut akan memberi makna, bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam perundang-undangan pembangunan.
“Teori (ekokrasi) tujuannya menyinergikan antara rasionalitas ekologi dan ekonomi. Itu adalah pandangan modernisasi ekologi yang semakin lama sudah semakin berkembang. Dan, pembangunan berkelanjutan adalah turunan dari konsep ini,” papar Arif.
Jika konsep ekokrasi diwujudkan, maka pendekatan transdisiplin dan berkelanjutan yang dikembangkan saat ini akan semakin efektif untuk menjadi landasan kebijakan pembangunan.
Discussion about this post