Wanaloka.com – Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal El Nino yang menguat pada 2026 dan berlangsung lama kembali menguji kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal, seiring pengaruh variabilitas iklim global. Hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau dan jumlahnya diprediksi terus meningkat pada beberapa bulan ke depan.
Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah menyebut fenomena El Nino memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya risiko kebakaran karena menyebabkan kondisi hutan menjadi lebih kering. Namun kondisi kering saja tidak cukup untuk memicu kebakaran hutan. Praktik penggunaan api dalam pembukaan lahan oleh masyarakat tanpa adanya pengendalian yang memadai masih menjadi faktor dominan.
“Jadi, kaitannya bukan dengan pengelolaan lahan, tetapi dengan adanya penggunaan api yang sembarangan dalam mengelola lahan,” kata Fiqri, Rabu, 6 Mei 2026.
Kondisi ini membuktikan kapasitas masyarakat dalam menggunakan api masih menjadi tantangan besar. Ia menyebut banyak praktik pembukaan lahan yang tidak dibarengi pengendalian lahan yang memadai. Seperti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (slash and burn) yang masih umum digunakan karena dianggap sebagai metode yang cepat, tetapi seringkali tidak disertai dengan langkah pengamanan pembuatan sekat bakar.
“Yang tidak diperhatikan umumnya oleh masyarakat itu tidak membuat sekat bakar atau tidak mengisolasi bahan bakar di area tersebut. Jadi apinya malah menyebar ke mana-mana,” jelas dia.
Kondisi ini menunjukkan persoalan di tingkat lapangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kehutanan secara menyeluruh. Ia menilai persoalan tersebut paling terasa di kawasan yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat. Kurangnya sinergi antara pengelola hutan, perusahaan, serta masyarakat dinilai menjadi akar persoalan yang tak kunjung usai.
“Dalam pengelolaan hutan itu diperlukan satu sinergi antara pengelola kawasan hutan, juga dengan masyarakat di sekitar hutan,” imbuh dia.
Jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola kehutanan, ia memperingatkan potensi terulangnya kebakaran besar seperti pada kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 yang berdampak luas terhadap kerusakan hutan. Risiko akan semakin besar terutama di wilayah hutan yang memiliki tanah gambut yang lebih rentan terbakar hingga ke lapisan bawah tanah. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kabut asap dalam jangka waktu yang lumayan panjang.
“Akibatnya nanti akan terjadi kabut asap lagi dalam jangka waktu yang lama dan itu berdampak pada aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas penerbangan, serta kesehatan masyarakat,” ujar dia.
Dalam menghadapi berbagai potensi tersebut, ia menilai pemerintah sudah mulai melakukan pendekatan yang mengarah pada pencegahan melalui sistem peringatan dini (early warning system) secara terstruktur. Prediksi BMKG dinilai menjadi pintu awal untuk menekan risiko sejak sebelum kebakaran terjadi, bukan sekadar merespons saat bencana berlangsung.
“Adapun peringatan dini tersebut harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan, terutama dengan membatasi penggunaan api dalam pengelolaan lahan dan mendorong alternatif pembukaan lahan tanpa bakar,” ujar dia.
Selain itu, upaya pencegahan juga perlu diperkuat dengan dilakukan patroli rutin, pemantauan terkait kondisi lahan dan ekosistem gambut, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan agar siap siaga dalam menghadapi risiko kebakaran hutan.
Di tengah peningkatan potensi El Nino, penguatan tata kelola kehutanan berbasis kolaborasi dan pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan risiko karhutla di Indonesia.
Konflik manusia dan satwa
Discussion about this post