Sabtu, 28 Maret 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Greenpeace Ajak Publik Terus Bersuara Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dengan mengusung jargon ‘keberlanjutan’ era Jokowi, Prabowo-Gibran tampaknya memang bakal meneruskan watak pembangunan yang eksploitatif dengan mantera “Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”.

Minggu, 20 Oktober 2024
A A
Greenpeace Indonesia mengadakan proyeksi video di sebuah taman ikonik di Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari hari aksi global menjelang PBB Keanekaragaman Hayati COP16. Greenpeace Indonesia menyerukan perhatian terhadap berbagai krisis yang melanda negara ini, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis iklim, dan terkikisnya demokrasi. Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Greenpeace Indonesia mengadakan proyeksi video di sebuah taman ikonik di Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari hari aksi global menjelang PBB Keanekaragaman Hayati COP16. Greenpeace Indonesia menyerukan perhatian terhadap berbagai krisis yang melanda negara ini, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis iklim, dan terkikisnya demokrasi. Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, hari ini, Ahad, 20 Oktober 2024, Greenpeace Indonesia kembali menyerukan pesan-pesan tentang berbagai krisis yang melanda Tanah Air. Mulai dari krisis lingkungan hidup, krisis keanekaragaman hayati, krisis iklim, hingga krisis demokrasi.

Lewat aksi damai kreatif sejak dua hari lalu berupa proyeksi video di bilangan Jakarta Pusat, Greenpeace mengajak publik untuk terus #MemilihBersuara demi penyelamatan dan pemulihan lingkungan, demokrasi, dan HAM.

“Saat Presiden Joko Widodo sibuk menghias rapor capaian kinerja pada akhir masa jabatannya, kita harus terus mengingat rekam jejaknya yang penuh ponten merah. Sebab Jokowi meninggalkan banyak warisan buruk untuk kita,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Baca Juga: Tasmanian Tiger yang Sudah Punah Bisa ‘Hidup’ Kembali Lewat Teknologi DNA

Warisan buruk yang dimaksud seperti pelemahan pelindungan lingkungan hidup, pelemahan demokrasi dan HAM, dan banyak Proyek Strategis Nasional yang meminggirkan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Dalam aksi kreatif ini, Greenpeace menampilkan proyeksi video yang menunjukkan peta Indonesia dengan titik-titik lokasi terjadinya perusakan lingkungan. Deforestasi, perampasan hutan dan wilayah masyarakat adat, kebakaran hutan dan lahan gambut. Juga pertambangan—mulai dari nikel, emas, batu bara, hingga pasir laut—serta pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara industri terlacak di seantero Indonesia.

Watak pembangunan ekstraktif ini terpampang nyata selama satu dekade pemerintahan Jokowi. Faktanya pula, proyek-proyek berlabel hijau yang dijalankan pemerintahan Jokowi pun sarat pelanggaran ekologis dan ketidakadilan, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Atap Rumah Warga Rusak

Greenpeace Indonesia menilai persoalan lingkungan dan krisis iklim, kebohongan hijau, pembatasan ruang demokrasi, serta pelindungan HAM berpotensi terus terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain mengusung jargon ‘keberlanjutan’ era Jokowi, Prabowo-Gibran tampaknya memang bakal meneruskan watak pembangunan yang eksploitatif dengan mantera “Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”.

Ini terlihat, misalnya, dari visi-misi Prabowo-Gibran untuk menambah lahan food estate hingga 4 juta hectare. Juga melanjutkan hilirisasi nikel yang sejauh ini terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: CBD COP16Greenpeacepembangunan eksploitatifPemerintahan Prabowo-Gibranproyek strategis nasionalRUU Masyarakat Adat

Editor

Next Post
Luapan sungai Barito masih menggenangi 32 desa di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, 20 Oktober 2024. Foto BPBD Murung Raya.

Pelantikan Presiden Baru, 32 Desa di Murung Raya Terendam Banjir Dua Meter

Discussion about this post

TERKINI

  • Westa, aplikasi pengelolaan sampah berbasis AI. Foto Dok. FEB UGM.Aplikasi Westa, Identifikasi Jenis dan Berat Sampah untuk Menghitung Emisi Karbon
    In IPTEK
    Sabtu, 14 Maret 2026
  • Seorang mahout memandikan gajah di aliran sungai kawasan Konservasi Gajah Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Foto Soetana Hasby/Wanaloka.com.Instruksi Presiden untuk Selamatkan 21 Kantong Gajah yang Tersisa
    In News
    Sabtu, 14 Maret 2026
  • Dua perempuan menanam padi di sawah. Foto Wanaloka.com.Terdampak Perjanjian Dagang Timbal Balik Indonesia-USA, Perempuan Adat Melawan
    In Lingkungan
    Jumat, 13 Maret 2026
  • Desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Aksi Kamisan, 5 September 2024. Foto AMAN.Hari Masyarakat Adat Nasional, Tak Ada Alasan RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan
    In Rehat
    Jumat, 13 Maret 2026
  • Pengolahan sampah di PIAT UGM. Foto Dok. Humas UGM.Tragedi Bantargebang Akibat Pengelolaan Sampah Berorientasi pada Pembuangan
    In Lingkungan
    Kamis, 12 Maret 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media