Wanaloka.com – Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025 di Jakarta. Forum yang digagas Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) ini menjadi ruang politik rakyat untuk menyatukan suara dalam menghadapi krisis iklim yang kian mendesak.
Dalam siaran tertulis yang diterima Wanaloka.com, hari pertama ICJS diawali dengan Pleno Rakyat yang menghadirkan suara langsung dari sembilan subjek rentan. Meliputi masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, lansia dan difabel. Mereka menyampaikan pengalaman nyata menghadapi krisis iklim sekaligus menyerukan agar negara segera bertindak tegas.
Di Jakarta, kota yang disebut pusat pembangunan, keresahan kaum lansia semakin terhimpit oleh dampak iklim.
Baca juga: Akhir Agustus 2025, Potensi Karhutla di Riau Meningkat
“Lansia sering dianggap tidak berdaya. Padahal, perubahan iklim semakin membatasi kami. Kami cepat lelah, rentan sakit. Jangan jadikan kami sekadar objek pembangunan,”
Sementara masyarakat miskin kota di Jakarta Utara juga mengungkapkan ketidakadilan pembangunan di pesisir.
“Saya sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta Utara, tapi sampai hari ini kami tidak mendapat fasilitas air bersih. Pemerintah hanya meninggikan jalan, sementara rumah warga dibiarkan tenggelam. Tidak ada keberpihakan bagi rakyat miskin,”
Baca juga: Pengendalian Lalat Buah dengan Teknologi Nuklir, Amankah?
Jika di ibu kota saja masyarakat sudah terhimpit, bagaimana dengan mereka yang berada jauh dari pusat, di wilayah pesisir dan timur Indonesia? Suara-suara dari daerah menunjukkan luka yang lebih dalam.
Buruh migran asal Serang, Provinsi Banten berbagi kisah getir akibat dampak iklim.
“Perubahan iklim membuat tambak udang saya gagal. Saya terpaksa menjadi buruh migran untuk menyambung hidup. Namun harapan itu sirna, saya justru menjadi korban perdagangan orang, mendapat perlakuan buruk, diancam 22 tahun penjara dan denda 800 juta,”
Baca juga: Alasan Prabowo Tertibkan Tambang Ilegal agar Negara Tetap Memperoleh Pendapatan
Dari pesisir Lamongan, Jawa Timur seorang nelayan tradisional menegaskan.
“Krisis iklim mengacaukan pola angin dan mengancam hidup kami. Nelayan tradisional bukan penyebab krisis iklim. Kami bukan musuh laut, kami menjaganya. Yang kami tuntut adalah keadilan, bukan belas kasihan. Tanpa nelayan, siapa yang memberi makan negeri ini? Ini soal hidup dan mati kami,”
Perwakilan orang muda dari Bengkulu, menyampaikan.
Baca juga: Arbelly Noor, Bersepeda Menembus Hutan Melintasi Italia hingga Norwegia
“Kami lahir di bumi yang sudah rusak. Kami dipaksa mewarisi krisis iklim. Sudah saatnya orang muda ditempatkan di garis depan perjuangan. Seruan keadilan iklim adalah seruan untuk hidup yang lebih layak,”
Dari Sulawesi, seorang perempuan petani menegaskan.
“Perempuan bukan penyebab krisis iklim, perempuan adalah korban. Padahal perempuan adalah lumbung pangan bangsa. Kembalikan kedaulatan perempuan,”
Seorang buruh tani dari Poso, Maluku menambahkan.
Baca juga: Menunggu Peta Nasional Ekosistem Laut untuk Mitigasi Perubahan Iklim
“Perubahan musim yang tak menentu menghapus pengetahuan lokal perempuan. musim tak bisa diprediksi, ekonomi semakin sulit. kami adalah korban dari kebijakan negara yang memiskinkan rakyatnya,”
Dari Maluku Utara, menuturkan pengalaman sebagai penyandang disabilitas.
“Krisis iklim memperparah kerentanan yang sudah ada. Kami semakin cemas, menanggung stigma, diskriminasi, dan dampak paling berat. Perlindungan tak memadai, bantuan tak sesuai kebutuhan. Ini harus jadi prioritas negara,”
Dari Nusa Tenggara Timur, seorang perempuan adat mengungkapkan luka akibat proyek geothermal.
Baca juga: Kemacetan, Fasum Terbatas dan Lingkungan Tak Bersih Jadi Tantangan Momen Libur Nasional
Discussion about this post