Wanaloka.com – Tahun 2024 menjadi momen paling memilukan bagi Maluku Utara, terutama warga yang hidup di wilayah lingkar tambang. Selain terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari cengkeraman negara – korporasi, desa-desa tempat mereka hidup tak luput dari dampak aktivitas ekstraktif. Mulai dari banjir, kerusakan sungai, pesisir, hingga lautan yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari.
Persoalan melebar pada kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Sejumlah pejabat, politikus, hingga pengusaha tambang ikut terseret. Sederet peristiwa krusial itu ditutup dengan basa-basi pemilihan kepala daerah yang beberapa di antaranya memiliki kepentingan langsung atas industri ekstraktif.
Kelimpahan sumber daya alam berupa nikel, emas, bijih besi, pasir besi, batu gamping, hingga panas bumi (geotermal) yang terdapat hampir di sekujur tubuh Pulau Halmahera, menjelma menjadi kutukan karena adanya kelindan kepentingan oleh penguasa, baik di level daerah maupun pusat. Atas nama pertumbuhan ekonomi, para pejabat cum pebisnis mengeksploitasi dan meraup cuan sebanyak–banyaknya. Lalu pergi meninggalkan kubangan krisis yang tak terpulihkan.
Baca juga: Ribuan Telur Labi-labi Moncong Babi Menetas di TKP Pedagang Satwa Liar
Memasuki 2025, roda pemerintahan Indonesia dikendalikan oleh kekuasaan Prabowo-Gibran yang berada dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Gerbong politik super gemuk yang nyaris tanpa menyisakan oposisi ini, mengkonfirmasi sebuah situasi yang lebih memilukan dari rangkaian peristiwa sepanjang 2024. Sebab, nyaris semua partai politik bergabung. Bisa dipastikan, satu-satunya oposisi saat ini hanya kekuatan rakyat.
Sementara itu, hampir semua kandidat yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota diusung oleh partai-partai politik yang berafiliasi langsung dengan KIM Plus. Artinya, mereka akan bertindak sebagai operator di tingkat daerah yang nantinya melayani agenda nasional. Satu di antaranya adalah melanjutkan hilirisasi nikel – dalang dari semua krisis ruang hidup warga.
Sikap Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) adalah sebagai berikut:
Baca juga: Hanya Dua dari Puluhan Pelaku Penyerangan Masyarakat Rempang Jadi Tersangka
Discussion about this post