Wanaloka.com – Komisi III DPR RI menyoroti permasalahan penambangan ilegal (illegal mining), khususnya galian C seperti pasir yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Terutama di daerah dengan potensi tambang besar, seperti di Gunung Kelud, Jawa Timur. Pasir dari kawasan ini dibutuhkan untuk sektor konstruksi, tetapi sering dieksploitasi secara ilegal tanpa izin yang jelas, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang berkelanjutan.
“Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan regulasi yang jelas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menjadikan galian C sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Anggota Komisi III DPR RI, Pulung Agustanto usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur, Komjen Pol Imam Sugianto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat, 21 Februari 2025.
Dengan pengelolaan yang baik dan regulasi yang jelas, menurut dia, negara dapat memperoleh pemasukan dari hasil tambang sekaligus mengatur serta menertibkan aktivitas penambangan agar berjalan sesuai ketentuan.
Baca juga: Maret-April 2025 Diprediksi Hujan Lebat, Pantau Info Cuaca Sebelum Mudik Lebaran
Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan hingga saat ini regulasi galian C belum sepenuhnya jelas, terutama terkait pajak dan kontribusi kepada negara. Ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan potensi galian C secara optimal.
Pemerintah diharapkan segera menerbitkan regulasi yang mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan penambang agar pendapatan negara dari sektor ini meningkat secara signifikan.
“Saya meminta sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Keuangan, untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam mengelola sektor penambangan,” imbuh dia.
Baca juga: Makanan Manusia yang Boleh dan Tidak Boleh Dikonsumsi Kucing
Dengan kebijakan yang jelas dan terintegrasi, masalah penambangan ilegal dapat diatasi lebih efektif sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Sistem pajak dan pengawasan yang dikelola dengan baik dapat meminimalisir penambangan ilegal. Masyarakat yang bergantung pada sektor ini dapat memperoleh pekerjaan yang legal, di mana perusahaan-perusahaan pengelola galian C diwajibkan membayar pajak kepada negara.
“Jika pengelolaan galian C dilakukan dengan baik, bukan hanya negara yang diuntungkan, tetapi masyarakat sekitar juga merasakan dampak positifnya dengan pekerjaan yang lebih aman dan legal,” ujar dia.
Baca juga: Mencegah Risiko Penularan Penyakit dari Satwa Liar dengan Konsep One Health
Untuk menciptakan sistem yang lebih baik, diperlukan peraturan yang jelas serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Tanpa kebijakan yang komprehensif, masalah penambangan ilegal di Jawa Timur, khususnya yang melibatkan galian C, akan terus berlanjut dan menjadi beban sosial yang sulit diselesaikan.
“Penyelesaian masalah penambangan ilegal tidak bisa dilakukan secara parsial,” ucap dia.
Penanganan tambang ilegal perlu sinergi
Fenomena persoalan pertambangan ilegal kerap terjadi di seluruh Indonesia. Masalah ini menjadi kompleks karena melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun penegak hukum ikut berkontribusi bagaimana tambang tersebut berjalan atau tidak.
Discussion about this post