Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajukan usulan penambahan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,265 triliun dan dari BNPP/Basarnas sebesar Rp1,19 triliun. Komisi V DPR RI menjanjikan untuk memperjuangkan usulan kenaikan tersebut sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di DPR RI.
Baca Juga: Gempa Gunungkidul M5,8 di Lempeng Megathrust Samudra Hindia
“Dan kami minta BMKG menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran komisi V DPR RI, yaitu menambah alat deteksi dini tsunami, melakukan sosialisasi untuk evakuasi di daerah-daerah pantai, melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa megathrust,” kata Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta pada 27 Agustus 2024.
Begittu pun dengan Basarnas yang didorong untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan potensi SAR untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi dalam operasi SAR.
“Meningkatkan jumlah personil khususnya di daerah yang rawan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam upaya penyelamatan saat terjadi bencana,” imbuh Ridwan.
Baca Juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Banjir Bandang Kota Ternate Jadi 16 Orang
Prioritas Layanan Informasi dan Mitigasi Bencana
Dwikorita menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI bagi BMKG untuk memperluas jangkauan layanannya. Salah satu fokus utama adalah penambahan sensor gempa bumi dan tsunami di wilayah-wilayah rawan bencana.
Selain itu, BMKG juga akan terus melakukan edukasi terkait mitigasi bencana melalui program Sekolah Lapang. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dengan memanfaatkan produk informasi BMKG serta memberikan pengetahuan praktis tentang cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami.
“Kami ingin masyarakat lebih siap dan tanggap terhadap potensi bencana. Program Sekolah Lapang menjadi sarana efektif bagi kami untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada masyarakat di daerah rawan,” jelas Dwikorita. [WLC02]
Discussion about this post