Wanaloka.com – Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Ilham Pangestu dan Jamaluddin Idham mengritik para menteri yang datang ke lokasi bencana di Aceh hanya sekadar menyalurkan bantuan bersifat seremonial. Belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ilham menyinggung kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kota Langsa beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak tepat sasaran. Kunjungan tersebut justru lebih banyak menyasar wilayah perkebunan, sementara kawasan nelayan dan tambak yang rusak akibat banjir seperti di Kota Langsa tidak dikunjungi.
“Di situ (Kota Langsa) ada desa nelayan Merah Putih tidak dikunjungi. Tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada Kota Langsa maupun itu pelabuhan. Kami, saya dan teman-teman menunggu apa gerakan Pak Menteri ketika datang ke Langsa, ternyata Pak Menteri hanya bagi-bagi bansos di daerah perkebunan,” kata Ilham dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Wilayah pesisir dan tambak merupakan daerah terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut. Kerusakannya cukup parah dan membutuhkan penanganan cepat dari Kementerian KKP.
Baca juga: Jangan Sepelekan Kemasan Kaleng Makanan yang Penyok, Gembung dan Berkarat
Ia juga menyinggung kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan hutan yang memicu banjir dan longsor. Praktik penebangan liar yang masih terjadi di Aceh turut memperparah dampak bencana.
Di sektor pertanian, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan pascabanjir, harga pangan mulai bergejolak. Sementara lahan sawah tertutup sedimen lumpur tebal yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk kembali produktif.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan hunian tetap (huntap) terhadap kehidupan petani dan pekebun. Relokasi tempat tinggal berpotensi menjauhkan masyarakat dari lahan garapan mereka dan menambah beban ekonomi di tengah kondisi pemulihan yang belum optimal.
“Bagaimana perjalanan mereka ke tempat perkebun mereka yang baru? Itu perlu jadi perhatian. Biasanya mereka berkebun dua sampai tiga kilo. Adanya huntap ini mungkin mereka agak lebih jauh,” kata Legislator dapil Aceh II.
Di sisi lain, irigasi juga belum bisa difungsikan karena tertimbun sedimen lumpur.
Baca juga: Akumulasi Penyebab Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar Terjadi di Hulu Aliran Sungai
“Bagaimana kita menerjemahkan cita-cita bapak Presiden untuk swasembada pangan, kalau bencana ini kita masih kebanyakan seremonial-seremonial kalau turun ke lapangan? Ini kita tunggu,” tegas Ilham.
Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menambahkan, kondisi petani, pekebun, dan petambak di Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 masih memprihatinkan. Perlu solusi dan perlakuan khusus jangka pendek bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian.
“Saya melihat sendiri dan merasakan betul betapa parahnya kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh,” ujar Jamaluddin.
Ia mengungkapkan, sawah-sawah milik petani tertutup lumpur tebal, sementara tambak ikan dan udang terendam lumpur hingga lebih dari satu meter. Kondisi tersebut membuat lahan pertanian tidak lagi dapat diolah dalam waktu dekat.
“Kalau kami lihat sawah padi ini sudah seperti lapangan bola, tidak ada lagi harapan petani saat ini setelah banjir ini,” ungkap Legilator dapil Aceh I.
Baca juga: Mengenal Superflu, Virus Influenza yang Ada Sejak 1968
Pemulihan sawah dan tambak yang rusak membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan. Di sisi lain, para petani dan petambak tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka hari ini punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak, bahkan ada yang sedang kuliah. Sementara mata pencaharian mereka dari sawah dan tambak sudah rusak akibat bencana,” ucap dia.
Kedua legislator asal Aceh ini juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Aceh, bukan sekadar penyaluran bantuan sosial. Ia mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.
Discussion about this post