Wanaloka.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan peta nasional ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang ditargetkan akan diluncurkan pada akhir 2025. Peta ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut, perubahan iklim, hingga valuasi ekonomi ekosistem karbon biru Indonesia.
Menurut pakar pemetaan padang lamun dari Fakultas Geografi UGM, Prof. Pramaditya Wicaksono peta nasional ekosistem terumbu karang dan padang lamun penting karena data lamun nasional masih terbatas. Luasan yang tervalidasi baru sekitar 290 ribu hektare. Keberadaan peta tersebut membantu perhitungan serapan karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC), ocean accounting, hingga perizinan pembangunan di laut.
“Jauh dari potensi sesungguhnya,” kata dia di Kampus UGM, Jumat, 22 Agustus 2025.
Baca juga: Kemacetan, Fasum Terbatas dan Lingkungan Tak Bersih Jadi Tantangan Momen Libur Nasional
Tantangan utama pemetaan adalah luasnya wilayah Indonesia yang mustahil dipetakan hanya dengan survei lapangan. Perlu upaya untuk mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh, satelit, remote sensing, serta data lapangan melalui pendekatan citizen science.
Selain tantangan teknis, persoalan koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala. Selama ini, banyak data yang tersebar di berbagai instansi tanpa akses dan pemanfaatan yang jelas. Melalui proyek ini, semua pemangku kepentingan mulai dari universitas, kementerian, pemerintah daerah, hingga NGO dikumpulkan untuk membangun komunikasi, menyelaraskan peran, dan menetapkan standar data nasional.
“Kami akan segera memiliki peta lamun nasional pertama. Bahkan, sejumlah negara besar pun belum memiliki peta sejenis yang terintegrasi secara nasional. Ini menjadi prestasi penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi pada upaya global dalam pengelolaan ekosistem karbon biru,” ujar dia.
Baca juga: Pelita Air Terbang dengan Bahan Bakar Olahan Minyak Jelantah 2,5 Persen
Soal target peluncuran peta ekosistem terumbu karang dan padang lamun pada akhir 2025, Pramaditya berharap peta ini menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan ekosistem laut Indonesia. Sekaligus memperkuat peran negara dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Atasi perubahan iklim
Pada 2023, KKP menerima mandat sebagai penyelenggara atau walidata informasi geospasial tematik (IGT) lamun dan terumbu karang. Sebelumnya, mandat tersebut diselenggarakan oleh Pusat Riset Oseanografi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Discussion about this post