Nasib Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Diperebutkan, Dieksploitasi, Ditelantarkan, Diperjualbelikan

Wanaloka.com – Pemerintah Indonesia dibuat kebakaran jenggot dengan isu yang terus berulang: jual beli pulau-pulau kecil. Yang terbaru, ada empat pulau kecil yang masuk wilayah Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau dipajang di situs penjualan dan penyewaan pulau, Private Island Online. Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala dan Pulau Nakok.

Situs itu juga diketahui memasang informasi penjualan properti selancar di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT); Pulau Seliu dekat Pulau Belitung; juga Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdekatan dengan Resor Amanwana di Pulau Moyo.

Dalam situs yang sama, ada juga daftar tiga pulau yang disewakan antara lain Pulau Macan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Pulau Joyo, Kepulauan Riau; dan Pulau Pangkil yang jaraknya 95 km dari Singapura.

Harga jual di situs itu bervariasi. Private Islands Online menginformasikan akan menjual Pulau Seliu dengan harga Rp 2 miliar. Ada pula harga pulau yang hanya tertulis ‘Upon Request’ atau berdasarkan permintaan.

Anggota DPR pun riuh memberikan komentar. Bahkan membawa kasus itu ke meja persidangan Rapat Paripurna DPR, Selasa, 24 Juni 2025. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan perlu evaluasi menyeluruh terkait isu jual beli pulau yang belakangan kembali mencuat dan meresahkan publik. Puan menyoroti pentingnya penataan ulang administrasi pulau-pulau di Indonesia guna mencegah penyalahgunaan atau alih fungsi kawasan pulau secara ilegal.

“Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau. Kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia,” kata Puan usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR ke-20 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR telah meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan semua pulau di Indonesia tercatat dengan jelas secara administratif.

“Jangan sampai apa ada salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebelumnya beredar informasi bahwa beberapa pulau kecil di wilayah Indonesia bagian timur ditawarkan melalui situs asing dengan status “dapat dimiliki pribadi”. Pulau-pulau tersebut bahkan dilengkapi dengan harga jual dan informasi pengembangan pariwisata, seolah tidak berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Kasus ini mengundang keprihatinan berbagai pihak. Selain mengancam kedaulatan wilayah, juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pencatatan wilayah dan tata kelola pulau-pulau di Tanah Air, terutama pulau kecil terluar yang strategis.

Puan menjanjikan DPR akan mengawal isu ini melalui komisi-komisi terkait, dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik.

“Pengawasan dan regulasi harus diperkuat agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik domestik maupun asing,” kata dia.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman menegaskan yang diperlukan st ini adalah proses penegakan hukum. Perdebatan soal bisa dijual atau tidak, juga hal-hal teknis administratif lainnya, bukan hal mendesak untuk diperbincangkan.

mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas atas informasi penjualan empat pulau itu.

“Fakta hari ini, ada informasi penjualan pulau di wilayah kedaulatan kita. Ini salah! Aparat penegak hukum harus bergerak cepat menindaklanjuti informasi awal ini,” kata Alex dalam rilisnya, Selasa, 24 Juni 2025.

Banyaknya pulau Indonesia yang dijual di situs asing itu, Alex meminta aparat tidak tinggal diam. Seharusnya penegak hukum tak akan mengalami kesulitan dalam menelusuri informasi tersebut, apalagi saat ini sudah tersedia unit cyber crime di institusi kepolisian.

“Situs itu tentu ada pemilik dan alamatnya. Tinggal dipanggil dan ditanyakan siapa yang mengorder pemasangan informasi penjualan ini,” sebut Alex.

Politisi Fraksi PDI- Perjuangan itu menekankan, temuan awal semestinya cukup menjadi landasan bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum. Tak perlu ada perdebatan lagi.

“Jika masih terus berdebat soal regulasi, sepertinya ada upaya untuk mengaburkan informasi awal ini dalam labirin informasi yang makin gelap ke ujungnya. Akhirnya menguap tak berbekas,” tutur legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Temuan penjualan pulau milik Indonesia di situs asing pun bukan baru pertama kali terjadi. Pada tahun 2021, situs yang sama juga mencantumkan Pulau A-Frames yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai pulau yang dijual.

Saat itu, ada foto Pulau A-Frames yang terpajang dengan penjelasan sebagai salah satu pulau selancar terindah di dunia. Juga dilengkapi deskripsi lokasi, yakni 25 km di utara Tua-Pejat, ibu kota Kabupaten Mentawai, dan dapat diakses dengan taksi air dalam waktu 25 menit.

Pada tahun yang sama, delapan pulau lain di Indonesia juga ikut dipasarkan melalui situs tersebut, yakni Pulau Tojo Una Una, Pulau Ayam, Pulau Gili Tangkong, Pulau Panjang, Pulau Kembung, Pulau Yudan, Pulau Sumba, dan Pulau Gili Nanggu. Semuanya ditampilkan dengan foto, tanpa informasi harga pasti atau hanya tertulis ‘harga sesuai permintaan’.

“Pada 2025 ini, situs tersebut kembali melakukan hal serupa. Selain pulau di Anambas, laman tersebut juga mencantumkan pulau lain yang ditawarkan kepada para calon peminatnya,” jelas Alex.

Ia pun mengingatkan kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus dan harus mendapatkan penindakan tegas.

“Apakah kasus kali ini kembali menguap sebagaimana peristiwa tahun 2021 lalu? Jika iya, tentunya kita memang benar-benar jadi bangsa pelupa,” ucap Alex.

Pemerintah lamban merespons pulau terisolasi

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi kesal karena pemerintah merespons dengan lamban terhadap krisis keterisolasian yang dialami Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bekulu. Padahal krisis itu sudah berlangsung selama empat bulan lebih.

Ia menduga sikap pemerintah ‘menganaktirikan’ Enggano karena pulau itu tak memiliki potensi tambang strategis, seperti emas atau nikel.

“Pulau-pulau lain yang punya tambang atau sumber daya strategis selalu jadi prioritas. Tapi ketika masyarakat Enggano menghadapi kelumpuhan logistik, panen membusuk, listrik nyaris padam, dan pasien kritis tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, negara justru lambat bertindak. Apakah perhatian negara hanya hadir ketika ada potensi ekonomi?” tanya Erna gusar dalam pernyataan pers di Jakarta, Selasa,24 Juni 2025.

Kondisi keterisolasian itu, menurut Anggota Dewan Dapil Bengkulu ini, dipicu pendangkalan parah di Pelabuhan Pulau Baai, sehingga kapal perintis tidak dapat bersandar. Akibatnya, jalur logistik utama ke Pulau Enggano terputus dan lebih dari 4.000 warga kini hidup tanpa kepastian.

“Kerugian warga ditaksir mencapai Rp2 miliar per bulan, tapi ini seakan tidak cukup menggugah perhatian pusat. Coba bandingkan dengan wilayah seperti Morowali, Halmahera, atau Tembagapura. Satu hari saja pasokan terganggu, kementerian langsung bergerak,” ucap dia.

Erna menekankan bahwa Pulau Enggano memiliki posisi strategis secara geopolitik. Terletak di perlintasan Samudra Hindia, pulau tersebut semestinya menjadi prioritas dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara.

“Negara tidak boleh hadir hanya ketika ada nilai komersial. Masyarakat Enggano adalah warga negara, bukan angka statistik. Mereka berhak atas pelayanan dasar yang adil dan merata,” tegas legislator dari Fraksi NasDem ini.

Sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan infrastruktur, Erna mendesak Kementerian Perhubungan segera melakukan pengerukan darurat di Pelabuhan Pulau Baai. Ia juga meminta pengiriman kapal logistik pengganti serta koordinasi lintas kementerian agar krisis segera teratasi.

“Respons cepat dan terpadu sangat diperlukan. Ini bukan sekadar urusan transportasi, tapi menyangkut hak hidup dan martabat warga negara di wilayah terluar,” tegas dia.

Dikutip dari laman Kompas.com, berdasarkan video yang diterima, Selasa, 24 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto tampak meneken Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Pulau Enggano.

“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat pelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” ucap Prabowo disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya di Istana, Jakarta.

Demi keuntungan merusak lingkungan

Sementara Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menilai Raja Ampat memiliki peran penting dalam rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Tambang nikel di wilayah ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, termasuk pendapatan daerah hingga Rp2 triliun per tahun dan penyerapan tenaga kerja lokal sekitar 5.000 orang.

Namun, nilai strategis ini tidak terlepas dari konsekuensi.

“Aktivitas pertambangan memang mendorong ekonomi lokal, tetapi jika dilakukan tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, dampaknya akan serius,” ujar dia.

Eksploitasi tambang di wilayah dengan ekosistem laut yang rapuh menimbulkan kekhawatiran. Keindahan bawah laut Raja Ampat yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara terancam oleh pencemaran dan kerusakan habitat.

Kerusakan lingkungan dapat menurunkan populasi ikan pelagis dan biota laut lain yang selama ini menjadi tumpuan hidup nelayan lokal. Jika terus berlangsung, degradasi ini akan berdampak pada sektor perikanan, pariwisata, bahkan ekonomi jangka panjang masyarakat sekitar.

Aktivitas tambang juga dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Isu lingkungan dan sosial menjadi pertimbangan penting dalam kerja sama internasional, termasuk perjanjian dagang dan investasi.