Pemerintah dan DPR Rekomendasikan Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria

Wanaloka.com – Pimpinan DPR RI dan anggota Komisi IV melangsungkan rapat koordinasi bersama pemerintah guna membahas strategi percepatan reforma agraria di Gedung Nusantara II Kompleks MPR-DPR, Rabu, 24 September 2025. Sejumlah Kementerian dan Lembaga yang hadir adalah

Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Desa dan PDT, Menteri Pariwisata, Plt. Menteri BUMN, Kepala Staf Kepresidenan. Turut hadir juga perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta beberapa organisasi rakyat yang membawa pesan untuk pemerintah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dimulai dengan mendengarkan masukan dari KPA dan organisasi masyarakat dalam percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik. Beberapa masukan tersebut antara lain koreksi ketimpangan distribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan pembangunan ekonomi setidaknya pada 1,7 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA.

Selain itu, terdapat juga masukan untuk pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, serta adanya Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.

Menhut Raja Juli Antoni mengklaim pertemuan tersebut menggugah kembali memori terdahulu ketika menjadi aktivis untuk mendukung penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

“Intinya, saya setuju perlu ada kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan yang kami alami selama ini dalam proses reforma agraria ini,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, kelembagaan diharapkan dapat menjembatani berbagai sektor, para menteri atau pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria.

Pansus reforma agraria

Beberapa rekomendasi yang disimpulkan dalam rapat antara lain diharapkan dapat terbentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Selain itu, DPR juga akan mendorong kebijakan Satu Peta serta membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.