PLTSa akan Beroperasi Tahun 2027, Pakar Ingatkan Pembakaran Sampah Plastik Memicu Kanker

Pembangkit listrik dari sampah beroperasi 2027

Sementara beradasarkan peta jalan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ditargetkan memiliki kapasitas terpasang yang signifikan sebagai bagian dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Meskipun target operasi penuh berjalan bertahap hingga 2034, langkah awal proyek itu akan dimulai 2026 ini.

Dengan dalih mengubah sampah menjadi energi atau waste to energy, proyek PLTSa diklaim menjadi solusi krisis sampah. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan PLTSa bukan solusi yang berpihak pada lingkungan, karena proses mengubah sampah menjadi energi melalui pembakaran.

“Dari groundbreaking kan biasanya penyesuaian sekitar 1,5 tahun-2 tahun apabila lahannya sudah tersedia. Diharapkan itu nanti sekitar 2027 sudah ada (PSEL) yang mulai beroperasi,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot saat memberikan sambutan pada roundtable discussion bertema “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dinilai Yuliot menjadi instrumen untuk memecah kebuntuan pengelolaan sampah yang selama ini hanya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Untuk memastikan proyek ini berjalan, salah satu poin krusial perpres adalah kepastian mekanisme finansial. Mencakup besaran biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) dan harga jual listrik yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar terkini guna menarik minat investor.

“Ya harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot.

Nilai itu mengindikasikan ada insentif tarif yang jauh lebih kompetitif dibandingkan regulasi sebelumnya.

Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk menutupi selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan dengan harga keekonomian proyek PSEL. Perhitungan subsidi dijanjikan akan dilakukan secara cermat agar tidak membebani anggaran negara namun tetap menjamin kelayakan bisnis proyek.

“Untuk subsidi harus kami hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia. Kemudian dari HPP, PLN berapa, selisihnya akan dihitung sebagai subsidi,” imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pengeloaan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Persoalan sampah disebut Prabowo telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028.

“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata dia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan proyek, ia menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sampah.

“Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dua tahun lagi segera berfungsi,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026. [WLC02]

Sumber: Kementerian ESDM, IPB University