Wanaloka.com – Menyambut Hari Gajah Sedunia 12 Agustus, Kementerian Kehutanan melakukan penguatan pengelolaan koridor gajah di 22 lanskap kunci dengan populasi sekitar 1.100 individu di Pulau Sumatera dengan dukungan Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) dan organisasi mitra seperti WWF Indonesia. Upaya tersebut untuk menyelamatkan dan melestarikan populasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang saat ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengelolaan koridor gajah yang saat ini tersisa di Sumatera akan ditangani secara ilmiah dan realistis di lapangan. Target utamanya adalah memperbaiki habitat, menurunkan konflik manusia-gajah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal.
“Kami akan bekerjasama dengan FKGI untuk mengusut ini sebaik-baiknya, dengan scientific-based yang realistis untuk dikerjakan di lapangan,” ujar Raja Juli usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Aceh.
Baca juga: Curah Hujan Meningkat, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Awal Agustus 2025
Program PECI Aceh menjadi model awal yang sedang dikembangkan di kawasan konsesi PT THL di Takengon, Aceh Tengah. Lokasi ini terdiri dari dua blok utama seluas 21.000 hektare dan 14.000 hektare yang diperkirakan dihuni sekitar 67 ekor gajah liar. Program konservasi ini dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian Kehutanan, WWF Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.
Model PECI Aceh akan menjadi pilot project yang akan dievaluasi secara berkala untuk diadaptasi ke koridor gajah lainnya di Sumatera. Strategi konservasi ini bukan hanya soal menyelamatkan spesies langka, tetapi juga menjaga martabat dan kekayaan bangsa Indonesia.
Adapun aktifitas-aktifitas yang telah dan sedang dilakukan meliputi pendataan ulang populasi gajah menggunakan teknologi seperti geospasial dan pemantauan lapangan. Kemudian perbaikan habitat melalui penanaman pakan alami, pembangunan salt licks (sumber mineral), serta penyediaan kubangan air.
Baca juga: Akhmad Arifin, Solusi Permukiman di Daerah Banjir Ekstrem Harus Kembali Menjadi Hutan
Kemudian pemberdayaan masyarakat di 12 desa penyangga melalui sistem agroforestry berkelanjutan yang ramah gajah (gajah tidak merusak), dengan komoditas utama seperti kopi, kakao, pinang, dan durian. Sekaligus langkah mitigasi konflik dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, termasuk penyediaan pakan transisi agar gajah tidak masuk ke permukiman.
Direktur Eksekutif/Chief Executive Officer (CEO) WWF Indonesia, Aditya Bayunanda menambahkan tantangan utama di lapangan adalah konflik manusia dan gajah akibat perubahan fungsi lahan, serta hilangnya habitat alami.
“Karena selama ini beberapa wilayah habitat mereka telah berubah menjadi kebun dan sebagainya. Nah ini yang harus kami rekayasa supaya mereka lebih betah di wilayah yang tadi disebutkan Pak Menteri sebagai core area gajah ini, sehingga nanti jumlah konfliknya akan berkurang. Kalau menghentikan mereka sama sekali untuk tidak keluar-keluar dari core area itu kan memang tidak mungkin,” jelas Aditya.
Baca juga: Ekspedisi Geosains, Pelajari Zona Tumbukan Dua Lempeng di Selatan Pulau Sumba
Mitigasi konflik manusia-gajah
Pakar konservasi satwa liar dari IPB University, Prof. Burhanuddin Masyud, menekankan pentingnya upaya mitigasi konflik antara manusia dan gajah. Seruan ini muncul menyusul insiden tragis anak gajah mati tertabrak truk di Perak, Malaysia pada 11 Mei 2025, serta kasus serupa di Tol Pekanbaru–Dumai, Indonesia beberapa waktu lalu.
Kedua kasus tersebut menjadi peringatan atas tingginya risiko akibat tumpang-tindih antara habitat satwa liar dan infrastruktur manusia. Burhanuddin menyoroti perilaku alami gajah yang menunjukkan ikatan sosial kuat.
Discussion about this post