Pada 11 September 2024, perwakilan Walhi Jawa Barat, SHI, dan warga dari 10 kabupaten menggelar audiensi yang diterima Kasubid Planologi KLHK. Walhi dan SHI menegaskan perlunya segera dikeluarkan SK atas permohonan masyarakat. Pertemuan ini mempercepat keluarnya SK yang telah lama ditunggu.
Pengelolaan lahan berkelanjutan
Pekerjaan besar masih menanti meskipun SK telah dikeluarkan. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang penandaan tapal batas kawasan yang dilepaskan dari status hutan menjadi tantangan selanjutnya. Penandaan ini sangat penting karena harus dilakukan dengan melibatkan warga dan pemerintah secara transparan untuk menghindari potensi konflik di lapangan.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Pemutihan Sawit di KLHK, Ini Temuan Sawit Watch
” Kami akan terus mengawal hingga semua tahapan selesai,” ujar Iwang.
Ia juga menegaskan bahwa KLHK harus bertindak hati-hati dan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dalam proses penandaan tapal batas. Transparansi dalam penandaan tapal batas menjadi krusial agar semua pihak dapat memahami dengan jelas batas-batas yang sah dan mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.
Walhi dan SHI juga akan mengawasi proses penerbitan Surat Biru. Surat Biru ini adalah tahap akhir dari legalisasi lahan yang akan memberikan jaminan penuh kepada warga, bahwa lahan tersebut telah sah keluar dari kawasan hutan.
Pendampingan intensif kepada masyarakat juga akan terus dilakukan agar mereka dapat mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan, mendukung pemulihan ekosistem dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab mereka tidak hanya berhenti pada keluarnya SK.
Baca Juga: Laporan BMKG Gempa Dangkal Magnitudo 5,8 Guncang Aceh Besar
“Kami akan terus mendampingi masyarakat agar mereka dapat mengelola lahan secara bijak dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan lahan yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan ini tidak menimbulkan masalah baru, baik secara lingkungan maupun sosial,” imbuh dia.
Masa depan pengelolaan lahan secara berkelanjutan diharapkan dapat dilakukan Masyarakat. Walhi, SHI, dan berbagai organisasi lingkungan lainnya akan terus memantau bagaimana lahan ini dikelola, serta memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan yang salah.
Pendampingan terus dilakukan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post