Wanaloka.com – Akhirnya, masyarakat di 10 kabupaten di Jawa Barat memiliki kejelasan hukum atas status tanah yang mereka tempati. Usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) 1290 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Jawa Barat Tahap 1 untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini.
“SK tersebut memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman yang sebelumnya dianggap berada di kawasan hutan,” kata Ketua Serikat Hijau Indonesia (SHI) Jawa Barat, Deni Jasmara.
Keputusan ini menjadi langkah besar perjuangan yang melibatkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, SHI, dan masyarakat dari 10 kabupaten di Jawa Barat.
Baca Juga: Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja Diminta Libatkan Masyarakat Adat
“SK ini menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik antara warga dan pemerintah yang selama bertahun-tahun mempermasalahkan status lahan,” imbuh Deni.
Pengesahan SK tersebut membuat warga yang selama ini mengalami ketidakpastian sosial-ekonomi akibat status lahan yang belum jelas, akhirnya mendapatkan perlindungan hukum. Bagi banyak keluarga, kepastian ini berarti mereka dapat terus menetap di tanah mereka tanpa rasa khawatir akan penggusuran atau sengketa lahan di masa depan.
Pencapaian kepastian hukum
Keputusan tersebut dinilai sangat mendesak, mengingat masa pemerintahan saat ini akan segera berakhir. Pergantian pemerintahan sering kali membawa perubahan kebijakan, sehingga memicu kekhawatiran bahwa SK tersebut bisa tertunda lebih lama. Bahkan tidak dikeluarkan sama sekali.
Baca Juga: Ada Kampus Geologi Luk Ulo di Kawasan Cagar Alam Karangsambung
“Kami bersyukur SK ini keluar sebelum pergantian pemerintahan. Jika tidak, bisa saja kami terhambat oleh perubahan kebijakan di kabinet baru,” ujar Deni.
Perjuangan untuk memastikan hak-hak masyarakat atas tanah ini, diakui dia, bukanlah hal mudah. Sudah lebih dari tiga tahun mereka menunggu hasil dari verifikasi yang dilakukan Tim Terpadu (Timdu) KLHK.
“Butuh kepastian KLHK juga melepaskan tanah berupa ladang dan kebun yang dikelola oleh rakyat. Bukan hanya kawasan pemukiman,” kata Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional Walhi, Ferry Widodo.
Baca Juga: Penetapan BSD Menjadi KEK Berpotensi Korbankan Ruang Hidup Warga
Meskipun proses verifikasi selesai, tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas dari KLHK. Situasi ini membuat masyarakat merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian, sehingga Walhi dan SHI memutuskan untuk terus menekan KLHK. Mereka menggencarkan serangkaian audiensi dan pertemuan untuk mempercepat diterbitkannya SK.
Discussion about this post