Wanaloka.com – Pemerintah memutuskan untuk melarang perusahaan BUMN dan swasta mengekspor batu bara dan diprioritaskan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keputusan itu disinyalir akibat Indonesia terancam menghadapi krisis listrik karena defisit pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Pasokan batubara diperkirakan di bawah batas aman hanya untuk memasok pembangkit PLN sampai 15 hari. Keputusan pelarangan terhitung mulai 1-31 Januari 2022.
“Keputusan pemerintah menarik rem darurat itu menunjukkan kondisi ketahanan energi kita benar-benar tidak aman dan di ambang krisis,” kata Peneliti dan Manajer Program Trend Asia, Andri Prasetiyo melalui rilis yang diterima Wanaloka, Selasa, 4 Januari 2022.
Masalah pasokan batu bara PLN, menurut Andri karena perusahaan-perusahaan batu bara tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Puncak persoalan yang terjadi saat ini semestinya dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal. Pada pertengahan 2021, ketika harga batu bara global mulai melambung, pemerintah sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO. Hingga muncul surat keputusan pelarangan ekspor terhadap 34 perusahaan.
Baca Juga: Catatan Bencana Alam Tahun 2021
Sanksi diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 4 Agustus 2021.
Discussion about this post