Minggu, 22 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

UII Nilai Pelantikan Hakim MK Inkonstitusional, Mensesneg: Sudah Keputusan DPR

Kamis, 24 November 2022
A A
Pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK, 23 November 2022. Foto BPMI Setpres

Pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK, 23 November 2022. Foto BPMI Setpres

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Presiden Joko Widodo telah melantik Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah di Istana Negara di Jakarta pada 23 November 2023. Guntur adalah hakim MK yang diusulkan DPR untuk menggantikan hakim MK Aswanto yang dicopot DPR karena dinilai tak mendukung produk hukum usulan DPR. Pencopotan Aswanto maupun pelantikan Guntur dinilai kontroversial karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Presiden Jokowi segera menganulir pelantikan Guntur Hamzah menjadi Hakim MK karena prosesnya konstitusional,” kata Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Dian Kus Pratiwi dalam siaran pers tertanggal 23 November 2022.

Dian pun membeberkan rentetan proses inkonstitusional yang dimaksud. Bahwa nama Guntur Hamzah diusulkan DPR secara tertutup yang hanya melibatkan internal DPR. Proses ini telah melanggar Pasal 20 ayat (2) UU MK yang mengamanatkan proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.

Baca Juga: Update Data Korban Gempa Cianjur, Distribusi Bantuan Melalui Posko

Terlebih, proses pengusulan Guntur Hamzah didahului dengan pemberhentian Aswanto dari jabatan hakim konstitusi. Pemberhentian itu juga melanggar Pasal 23 ayat 4 UU MK, yang menyatakan pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua MK. DPR tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian hakim MK.

“Tindakan pelampauan kewenangan oleh DPR dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman,” tegas Dian.

Tindakan DPR juga melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan MK bersifat merdeka dan independen. Artinya, MK tidak ada hubungan dan bukan merupakan bagian dari DPR.

Baca Juga: BMKG, Gempa Susulan di Cianjur akan Melandai Empat Hari Pasca Gempa

“Jadi pelantikan Guntur Hamzah cacat dari proses usulan oleh DPR,” kata Dosen Hukum Tata Negera FH UII itu.

Selain itu, proses pemberhentian dan pengusulan yang berakhir pada pelantikan hakim konstitusi yang inkonstitusional tersebut, menurut Dian, apabila diteruskan dapat menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan praktik ketatanegaraan.

“Bahkan dapat terjadi pembangkangan terhadap amanat reformasi dari yang seharusnya menyelenggarakan rule of law bergeser menjadi rule by man or politics,” papar Dian.

Baca Juga: Pencarian 151 Korban Hilang Gempa Cianjur Fokus di 4 Sektor Ini

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Hakim KonstitusiHakim MKinkonstitusionalKeputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022Mahkamah KonstitusiMenteri Sekretaris Negara PratiknoPresiden Joko WidodoPSHK FH UIIUU Nomor 7 Tahun 2020

Editor

Next Post
Gambar poster Gatot Tower rancangan FTUI. Foto FTUI

Ini Gedung 19 Lantai Rancangan FTUI yang Tahan Gempa 5,5 SR

Discussion about this post

TERKINI

  • Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto Stephen ​Belcher/WWF.Menyelamatkan Badak Jawa Harus dengan Menjaga Masa Depan Ekosistemnya
    In Lingkungan
    Jumat, 20 November 2026
  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis di Aceh dan Sumatra dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, 19 November 2026. Foto Dok. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh, Tetapkan Status Bencana Nasional Sekarang Juga
    In News
    Jumat, 20 November 2026
  • Pangan nabati yang bebas gluten. Foto Dok. Nabati Nusantara.Inovasi Kuliner untuk Pariwisata yang Inklusif dengan Diet Vegetarian, Vegan dan Bebas Gluten
    In Traveling
    Jumat, 20 November 2026
  • Salah satu lokasi karst di KBAK Gunung Sewu, Gunungkidul, DIY yang rusak karena ditambang. Foto jogja.walhi.or.idMerusak Bukit Karst, TAPaK Gunungsewu Ajukan Keberatan Kepada Gubernur DIY dan Bupati Gunungkidul Soal On The Rock
    In Lingkungan
    Kamis, 19 November 2026
  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media