Perdagangan karbon bagi Walhi, juga merupakan jalan sesat untuk mengatasi perubahan iklim. Sebab perdagangan karbon hanyalah modus untuk tetap mempertahankan ekstraktivisme, finansialisasi alam, sembari melakukan praktik greenwashing. Miliaran dolar dari hak-hak yang dapat dialihkan akan diberikan secara cuma-cuma kepada perusahaan penghasil gas rumah kaca terbesar yang bergerak pada beragam sektor: tenaga listrik, besi dan baja, semen, sawit, pulp dan kertas, dan sektor-sektor lainnya.
Baca Juga: Status Anak Krakatau Masih Siaga, Gunung Karangetang Turun Jadi Waspada
Sebagaimana diketahui, negara-negara industri inilah yang paling banyak mengeksploitasi sistem yang berakibat pada krisis iklim. Slogan emisi nol bersih (net zero emission), deforestasi nol bersih (FOLU net sink), yang diimplementasikan dengan cara penyeimbangan karbon (karbon offset) hanyalah legitimasi perusahaan dan negara industri untuk terus melanjutkan proyek yang destruktif dan mengabaikan akar persoalan dari krisis iklim.
Dua Hari Pidato Jokowi
Jokowi menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun negara makmur dan berkelanjutan dengan perekonomian inklusif. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan terus bekerja keras mencapai nol emisi karbon sebelum tahun 2060.
“Sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta,” ujar Presiden saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP28) di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Jumat, 1 Desember 2023.
Baca Juga: Kenali Gejala Pneumonia dan Cara Mencegahnya
Jokowi menjabarkan sejumlah upaya yang diklaim telah dilakukan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Meliputi komitmen Indonesia memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan.
“Dalam pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan,” kata Jokowi.
Indonesia juga diklaim telah berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Upaya itu diikuti pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi.
Baca Juga: Warga Wadas Gugat Pemerintah dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
“Kapasitas total persemaian sekitar 75 juta bibit per tahun, juga sudah mulai efektif berproduksi,” klaim Jokowi.
Sementara dalam transisi energi adalah dengan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioethanol, dan bioaftur juga makin luas.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Jokowi mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060.
Baca Juga: Cegah Penularan Pneumonia dengan Jaga Jarak dan Hidup Bersih
“Target Paris agreement and net zero emission hanya bisa dicapai jika kami bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” ucap Jokowi.
Sementara dalam pidato hari ke-2, Jokowi menyampaikan Indonesia mengambil langkah sistematis dan inovatif untuk mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan lahan tahun 2030. Indonesia memadukan pertimbangan ekonomi dan sosial serta kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Sektor kehutanan dipilih karena 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk penuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif,” ucap Jokowi dalam pidato Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Sabtu, 2 Desember 2023.
Baca Juga: Walhi: Proyek Tol Yogya-Solo Akibatkan Tambang Liar dan Langgar Tata Ruang
Salah satu upayanya adalah Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019. Kemudian merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta Ha lahan gambut. Hasilnya diklaim mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir.
“Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui sejumlah perspektif. Mobilisasi dukungan negara berkembang dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan penting dilakukan.
Baca Juga: Kisah Badak Delilah, Sempat Henti Nafas Semenit Usai Lahir
“Dukungan tersebut harus country-driven berdasar kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan PEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia,” imbuh Jokowi.
Sedangkan hambatan perdagangan, menurut dia bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Kedua hal tersebut dapat maju secara berdampingan.
“Ini penting untuk membangun trust dan kolaborasi antara global north dan global south, serta dorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang,” ucap Jokowi.
Baca Juga: Selasa Ini, Gunung Anak Krakatau Erupsi 9 Kali
Jokowi juga mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan. Indonesia disebut terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.
“Indonesia telah inisiasi kerjasama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan,” tutur Jokowi.
Dalam acara itu, Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. [WLC02]
Sumber: Walhi, BPMI Setpres
Discussion about this post