Walhi: Tak Ada Prioritas Keselamatan Lingkungan dalam RPJMN 2005-2025

“Inilah potret pembangunan yang wajib dievaluasi oleh masyarakat,” kata Fahmi.

RPJMN Tak Berpihak pada Lingkungan
Kisah Marzuki dan Asmania adalah segelintir dari persoalan besar dampak krisis iklim dan pembangunan. Tak heran, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang disahkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dinilai tidak mengutamakan keselamatan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, dan keadilan iklim.

Pernyataan tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam Program Focus (Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability/Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan) dan jejaring masyarakat sipil saat diskusi publik secara daring pada 14 April 2023.

Penyebab utama, menurut Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin, karena Pasal 33 UUD 1945 tidak dijadikan dasar konsideran UU Nomor 17 Tahun 2007. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan industri skala besar, terutama di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

“Ini memperparah kerusakan lingkungan hidup, meminggirkan kehidupan masyarakat, dan memperburuk dampak krisis iklim,” tegas Parid.

Berdasarkan data Walhi, pembangunan di Indonesia dinilai telah menempatkan sumber daya alam, terutama pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai target investasi skala besar. Sebut saja, reklamasi lebih dari 3,5 juta hektare hingga tahun 2040, pertambangan seluas 2.919.870,93 hektare (atau sebanyak 1.405 IUP) di wilayah pesisir serta seluas 687.909,01 hektare (atau sebanyak 324 IUP) di wilayah laut hingga tahun 2021, 50 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) hingga tahun 2025.

Parid menambahkan, RPJPN 2005-2045 tidak memprioritaskan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim. Akibatnya, 13 ribu desa pesisir, ratusan pulau kecil terancam tenggelam saat ini. Bahkan tujuh pulau kecil telah tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

“Jutaan orang terancam menjadi pengungsi iklim akibat pembangunan yang tak memihak rakyat,” imbuh Parid.

Paradigma Pembangunan yang Salah
Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata, Hotmauli Sidabalok menyatakan paradigma pembangunan di Indonesia masih berkutat pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur skala besar. Pendekatan pembangunan juga masih sangat top-down serta tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan nyata masyarakat.

“Akibatnya, keadilan lingkungan bagi masyarakat pun hilang,” kata Hotmauli.

Ia mencontohkan pembangunan proyek pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) yang didorong pemerintah menjadi proyek strategis nasional (PSN). Dan proyek itu memperparah kerusakan ekosistem pesisir Jawa tengah, mengacaukan arus laut, menghancurkan garis pantai, serta merusak wilayah tangkap nelayan. Dampak pembangunan tersebut adalah jumlah tangkapan ikan nelayan terus berkurang dari waktu ke waktu.

Proyek infrastruktur skala besar itu, menurut Hotmauli sudah lama tidak pernah didiskusikan dengan masyarakat pesisir. Mereka tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“Ini bentuk ketidakadilan lingkungan, terutama ketidakadilan prosedural,” urai Hotma.

Secara umum, Hotmauli menambahkan, pembangunan di Indonesia sejak lama tidak mempertimbangkan kebebasan politik dan sosial untuk masyarakat. Pembangunan yang dijalankan tidak mengindahkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Banyak pembangunan yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebenarnya tidak benar-benar untuk kepentingan mereka.

“Pada praktiknya, kepentingan itu sebenarnya untuk melayani kapitalisme,” tukas Hotmauli. [WLC02]

Sumber: Walhi Nasional