Wanaloka.com – Bencana ekologis di Aceh berupa banjir besar di Desa Sejudo dan sejumlah desa di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur pada akhir November 2025 diduga berkaitan erat dengan kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), khususnya DAS Jambo Aye. Hutan seluas 1.100 hektare di DAS tersebut rusak pada 2024 (https://acehdata.digdata.id/).
Selain itu, pembukaan lahan dan dugaan aktivitas logging perseorangan di sekitar areal Hak Guna Usaha (HGU), termasuk HGU Tualang Raya, memperparah kondisi. Pemantauan citra satelit Januari–Mei 2025 mengungkap bukaan lahan masif di kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.
Temuan tersebut beradasarkan hasil investigasi Desk Disaster Wahanan Lingkungan Hidup (Walhi) Region Sumatera bersama Walhi Aceh dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (Koppeduli).
“Jadi bencana ekologis di Aceh tidak terpisahkan dari kerusakan wilayah hulu DAS Jambo Aye dan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi,” kata Koordinator Desk Disaster Walhi Region Sumatera untuk Aceh, Wahdan.
Baca juga: Mengenal Superflu, Virus Influenza yang Ada Sejak 1968
Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebab pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga. Selama kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan ekosistem dan hak rakyat, bencana ekologis akan terus berulang.
“Pemulihan harus dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan serta pemulihan menyeluruh DAS Jambo Aye,” tegas Wahdan.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Afifuddin Acal menambahkan, banjir bandang di Aceh bukanlah musibah alam. Melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit.
Walhi menyerukan perlunya restorasi ekologis dan pemulihan kawasan hulu secara serius, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan. Serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola.
“Sembari mengingatkan, tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh berisiko menghadapi banjir besar secara berulang. Bahkan menjadi bencana bulanan,” jelas Afifudin.
Baca juga: Alat Deteksi Banjir Energi Surya untuk Antisipasi Banjir Susulan di Bener Meriah
Sistem tata kelola lingkungan yang eksploitatif dan pemberian izin massif, menurut Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional, Melva Harahap memicu bencana ekologis. Audit perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pemulihan DAS Jambo Aye harus dilakukan cepat, terbuka, dan holistik.
Selain itu, reformasi tata ruang berbasis peta rawan bencana harus dilakukan sebagai basis utama rekonstruksi dan pemulihan oleh satgas yang telah dibentuk.
“Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah dan akses terhadap pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama,” tegas Melva.
Sembari menyalurkan donasi, Walhi juga melakukan assesment ke Desa Sejudo, Sarah Raja, Dusun Uring, Alur Lema, dan Sarah Gala pada 7 Januari 2026 lalu. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu enam jam untuk jarak 38 km akibat jalan tertutup lumpur setinggi 1–3 meter. Selain itu, jembatan masih rusak dan gelondongan kayu besar masih menumpuk.
Baca juga: Satgas DPR Ungkap Empat Masalah Utama Penanganan Bencana Sumatra
Kerusakan DAS juga di Sumut dan Sumbar
Indikasi pembukaan lahan juga ditemukan di kawasan hulu DAS yang mengalami banjir bandang di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Badan Reserse Kriminal (Bareskim) Polri menemukan perusahaan kelapa sawit yang diduga membuka lahan dan menyebabkan banjir bandang di Desa Goroga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Berdasarkan citra satelit, terdapat 110 titik pembukaan lahan di DAS Garoga yang menyebabkan meluapnya air dan mengakibatkan 47 orang meninggal dan 22 jiwa hilang.
Soal kerusakan lahan di kawasan hulu DAS yang menyebabkan bencana banjir bandang, Pakar Konservasi Tanah dan Air UGM, Prof. Ambar Kusumandari menyampaikan dampak pembukaan lahan di daerah hulu dapat menjangkau hingga daerah tengah dan hilir. Risiko utama yang mungkin terjadi adalah terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah di Sumatra.
“Arus sungai yang mampu membawa banyak balok-balok kayu besar menunjukkan kerusakan daerah hulu sebagai kawasan konservasi dan lindung yang berfungsi menjaga ekosistem di bawahnya,” ujar Ambar, Selasa, 6 Januari 2026.
Kejadian yang terjadi di daerah hilir merupakan hasil dari pengelolaan daerah hulu. Fungsi hutan yang seharusnya menjadi dam alami yang mampu mengintersepsi air hujan melalui tajuk pohon menghilang karena banyaknya pembukaan lahan.
Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 7,1 Guncang Kepulauan Talaud
Discussion about this post