“Tanpa resapan di hulu, air hujan langsung mengalir ke permukaan dalam jumlah besar, sungai di hilir tidak dapat menampung beban air sehingga terjadilah banjir bandang,” jelas dia.
Lahan negara pada daerah hulu yang mengalami deforestasi perlu diberlakukan rehabilitasi vegetatif atau penghutanan kembali ditambah dengan cara mekanik yang tepat sebagai pondasi ekosistem. Sementara untuk lahan masyarakat, bisa dilakukan agroforestri yaitu kegiatan yang menggabungkan tanaman hutan dengan tanaman pangan ataupun obat-obatan.
“Lahan milik pemerintah difokuskan menjadi hutan lindung. Sementara, lahan milik masyarakat, dibangun menyerupai hutan namun tetap memberikan manfaat ekonomi,” papar dia.
Bagi Ambar, langkah yang seharusnya dilakukan adalah dengan moratorium semua kegiatan yang merusak alam seperti tambang dan perkebunan skala luas. Kemudian merencanakan kembali tata ruang yang tepat yang wajib didasarkan pada konsep pengelolaan DAS. Juga memperkuat sistem peringatan dini berdasarkan prediksi BMKG dan peta potensi bencana yang ada.
“Kita perlu memahami kondisi alam dengan penyesuaian aktivitas manusia yang adaptif,” kata dia.
Baca juga: Walhi Sebut Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra Setengah Hati
Perlu inspeksi menyeluruh di wilayah DAS
Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati menyebutkan bencana longsor dan banjir bandang susulan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat masih sangat mungkin terjadi, khususnya selama musim hujan masih berlangsung.
“Salah satu upaya mitigasi yang mendesak dan perlu segera dilakukan adalah mengurangi risiko terjadinya banjir bandang susulan,” kata Dwikorita, Selasa, 23 Desember 2025.
Langkah ini dapat ditempuh melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu daerah aliran Sungai (DAS), khususnya untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, dan kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai pada elevasi tinggi. Sebab, endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai saat atau setelah hujan lebat.
“Jika sumbatan alami ini jebol, maka dapat memicu banjir bandang ke wilayah hilir dan dataran rendah, yang berisiko menambah korban jiwa serta merusak infrastruktur yang sedang maupun telah dibangun,” kata dia.
Baca juga: Waspada Virus Varian Superflu, Pakar Mikrobiologi Ingatkan Masker dan Pola Hidup Bersih
Selain inspeksi dan pengecekan, upaya mitigasi segera juga perlu dilakukan dengan mengalirkan atau menyudet sumbatan sedimen di hulu alur sungai ke arah hilir secara terkontrol, agar tidak berkembang menjadi banjir bandang.
Dalam jangka menengah, perlu dibangun check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung untuk mengendalikan kecepatan dan volume sedimen yang mengalir ke hilir, sehingga daya rusak aliran sedimen banjir bandang dapat diminimalkan.
Di sisi lain, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, serta bangkai hewan pada lahan dan sarana prasarana kehidupan, seperti jalan, saluran irigasi, dan rumah, perlu segera dilakukan. Langkah ini penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali, setidaknya sebagai hunian dan prasarana sementara, sambil menunggu penyediaan hunian tetap (Huntap) dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang zona bahaya ke depan dan tingkat kerusakan lingkungan saat ini. Mekanisme dan penyebab bencana harus dikaji melalui fact-finding langsung di lapangan, kemudian disimulasikan kembali dengan pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dan diverifikasi menggunakan data empiris.
Baca juga: Dana Pemulihan Pascabencana Sumatra Rp59,25 Triliun, DPR Minta Transparans dan Tepat Sasaran
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah—termasuk relawan, organisasi non pemerintah (NGO), sektor swasta, akademisi, serta masyarakat lokal yang tidak terdampak langsung perlu dioptimalkan.
Pelibatan ini dilakukan melalui dialog yang intensif, penguatan pemahaman terhadap kearifan dan pengetahuan lokal, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendekatan partisipatif tersebut penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat. [WLC02]
Discussion about this post