Wanaloka.com – Perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil memicu kenaikan muka laut, banjir, cuaca ekstrem, kenaikan suhu, dan abrasi. Banjir rob dan abrasi makin sering muncul seiring naiknya muka laut, sementara intrusi air laut mengancam sumber air bersih.
Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat, seiring dengan tren kenaikan suhu dan perubahan iklim. Wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan sejumlah wilayah lain di Sumatra.
Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dana Tarigan menyatakan situasi iklim di pesisir dan pulau kecil Indonesia makin berat karena cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Ancaman nyata terjadi di pulau-pulau kecil berhadapan langsung dengan kenaikan muka laut, ditambah ekspansi tambang di pulau kecil setidaknya tercatat 248 izin pertambangan di 43 pulau kecil di seluruh Indonesia.
Wilayah tangkap nelayan makin menjauh seiring peningkatan dampak kegiatan pertambangan. Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara yang membuat nelayan gurita berpindah wilayah tangkapnya. Wilayah pesisir Kabaena terdampak sedimentasi dari 15 izin tambang nikel.
Sementara akibat perluasan reklamasi untuk pembangunan terminal khusus PT GKP membuat wilayah tangkap nelayan Wawonii bergeser hingga 40 mil dari bibir pantai. Nelayan Maluku Utara juga mengalami kesulitan dalam mengakses wilayah tangkapnya. Kawasan Industri PT Indonesia Weda Industrial Park juga membuat masyarakat nelayan di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaaf, dan Desa Sagea melaut lebih jauh. Setidaknya bergeser hingga 6 mil.
Dampak kehadiran tambang nikel yang digadang menjadi solusi krisis iklim di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia, menjadi fakta bahwa PSN gagal menjaga ekosistem dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran PSN justru memperburuk keseimbangan ekologis di bentang alam Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara.
“Negara harus serius mendorong moratorium izin tambang, terutama yang terintegrasi dengan PSN dan menghentikan perizinan tambang di pulau kecil di Indonesia,” tegas Pengkampanye Tambang dan Energi Walhi, Faizal Ratuela.
Dampak cuaca ekstrem bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu penangkapan ikan. Situasi cuaca ekstrem mengakibatkan sejumlah kecelakaan melaut. Dampaknya meluas ke mata pencaharian, pemenuhan pangan, dan mobilitas warga pesisir dan nelayan menghadapi ketidakpastian musim dan risiko melaut yang lebih tinggi.
Walhi mencatat angka kecelakaan nelayan sepanjang tahun 2025, di antaranya 8 korban meninggal, 36 hilang dan 60 selamat. Peringatan dini, kolaborasi lintas sektor, pemberian asuransi iklim dan penguatan adaptasi perlu ditekankan untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi.
“Negara perlu hadir bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir, dengan kebijakan dan aksi nyata yang sensitif pada kebutuhan masyarakat nelayan, dengan karakter profesi yang sangat bergantung pada situasi alam,” tegas Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, Mida Saragih.
Sementara Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menilai cuaca buruk sangat berdampak terhadap nelayan kecil sesuai dengan survei yang dilakukan. Cuaca ekstrem Januari 2026 memengaruhi 95 persen nelayan di 350 desa pesisir, dengan 63 persen menghentikan melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi.
“Penghasilan nelayan turun hingga 50 persen. Dari Rp400 ribu sampai Rp650 ribu menjadi Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per hari, terutama di Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi,” ungkap Dani.
Perlindungan bagi nelayan kecil, lanjut Dani, masih sangat terbatas. Penyediaan asuransi iklim hingga alat keselamatan kerja diidentifikasi terhenti sejak 2021. Pemerintah perlu melanjutkan program perlindungan sosial dalam bentuk jaminan keselamatan kerja di laut karena menjadi amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
Pada Hari Nelayan Nasional tahun ini, Walhi dan KNTI mendesak pemerintah untuk bertindak strategis bagi nelayan kecil yang terpinggirkan oleh cuaca ekstrem dan pembangunan yang cenderung ekstraktif.
Tantangan dan berkah upwelling dan kemarau 2026
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap pendekatan ilmiah dalam mendeteksi fenomena upwelling di perairan selatan Jawa, sebuah proses alami yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas perikanan. Namun di balik potensi tersebut, terdapat tantangan kompleks yang harus dihadapi nelayan di lapangan.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setiyo Pranowo menjelaskan upwelling merupakan fenomena naiknya massa air laut dalam yang kaya nutrien ke permukaan. Proses ini berperan penting mendukung pertumbuhan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan laut.
“Fenomena ini ibarat memompa pupuk alami dari laut dalam ke permukaan, tetapi dampak terhadap kelimpahan ikan tidak terjadi seketika. Ada jeda waktu sekitar 1-2 bulan,” jelas Widodo, Kamis, 26 Maret 2025.
Discussion about this post