Atasi Masalah Sampah, Kampus Libatkan Mahasiswa dan Pemerintah Ajak Tentara

KLH ajak Babinsa

Di tengah tantangan tersebut, Hanif menilai Bintara Pembina Desa (Babinsa) memiliki peran unik dan strategis. Bukan hanya penjaga stabilitas keamanan desa, Babinsa juga menjadi figur kepercayaan masyarakat, mampu menjangkau ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh regulasi formal.

Bertempat di Makodam IX/Udayana, sebanyak 500 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh wilayah Bali mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagai bentuk pelibatan strategis aktor komunitas dalam penguatan sistem pengelolaan sampah dan lingkungan.

Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman antara KLH/BPLH dengan TNI pada Februari lalu. Keduanya menyatakan saling mendukung dan berkolaborasi untuk mengendalikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah nasional.

Ia berharap Babinsa menjadi contoh dan teladan berperilaku dalam mengurangi dan memilah sampah secara humanis.

“Ke depan diharapkan masyarakat dan Babinsa dapat efektif untuk melangkah bersama membangun budaya pengelolaan sampah dari sumber,” kata Hanif.

Bali menjadi titik awal inisiatif ini, karena tengah menghadapi ancaman serius dari timbulan sampah yang mencemari sungai, pesisir, hingga lautnya. Keadaan ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga pilar utama ekonomi daerah, yakni sektor pariwisata yang menyumbang 41 persen terhadap PDRB Bali dan 65 persen dari devisa pariwisata nasional.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, terdapat 22,17 juta ton sampah belum terkelola secara baik. Sementara lebih dari 54 persen masih ditampung di TPA open dumping yang sudah tidak lagi memadai.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan, meski Bali telah membuat terobosan besar, seperti Peraturan Gubernur tentang pembatasan plastik sekali pakai sejak 2018 dan dukungan dari desa adat dan komunitas sosial dalam gerakan kebersihan, kenyataannya masih banyak sampah berakhir di sungai dan laut.

Menurut Koster, kenyamanan wisatawan harus dijaga. Dalam upaya membangun lingkungan yang sehat, salah satu indikatornya juga sampah yang terkelola dengan baik. Pihaknya akan menerapkan beberapa skema pengelolaan sampah berbasis sumber di desa.

“Ini akan didukung Pangdam Udayana beserta jajarannya sampai dengan Babinsa di tingkat desa. Dengan kerja efektif dan gencar, saya yakin dua tahun selesai,” ujar Koster.

Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni mengklaim ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional, sehingga merupakan peran TNI.

“Babinsa harus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaannya. Lingkungan yang bersih mendukung masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Kami siap untuk memberi dukungan penuh kepada Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pengelolaan sampah,” kata Zamroni.

Babinsa dibekali pemahaman teknis, kemampuan komunikasi perubahan perilaku, serta kapasitas koordinasi lintas sektor dengan tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat. Mereka juga akan dilatih menjadi “fasilitator lingkungan” sekaligus motor penggerak inisiatif lokal.

Tak sekadar pelatihan teknis, bimtek itu juga diklaim menjadi gerakan baru agar pengelolaan sampah dari sumber menjadi tanggung jawab bersama. Aksi ini harus dimulai dari komunitas terkecil, dipimpin tokoh paling dekat dengan rakyat.

Babinsa dilatih untuk mendorong gerakan pengelolaan sampah dari rumah tangga; mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan persuasif dan sosial; membentuk jejaring kolaborasi antara tokoh adat, pemda, dan komunitas; dan menjadi penghubung efektif antara kebijakan pusat dan aksi lokal.

Program ini dirancang sebagai model percontohan yang akan direplikasi secara nasional, dengan Bali dan DKI Jakarta sebagai dua provinsi prioritas dan barometer pengelolaan sampah di Indonesia.

Identifikasi tantangan daerah

Sementara menindaklanjuti target pemerintah untuk menyelesaikan 50 persen permasalahan sampah nasional pada tahun 2025, Hanif juga melakukan kunjungan lapangan secara intensif untuk mengidentifikasi tantangan di daerah sekaligus menggali potensi kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan diawali di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Wlahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sana, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melakukan komersialisasi pengelolaan sampah melalui pendekatan bisnis.

Dengan pendekatan bisnis yang terintegrasi, mereka hampir menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. Dalam skala 1–100, Banyumas sudah mencapai 70–80.

“Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Hanif.

TPA BLE Banyumas mengadopsi konsep zero waste to landfill, ekonomi sirkular, dan waste to energy, dengan kapasitas pengolahan hingga 75 ton sampah per hari. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu. Inovasi lainnya mencakup pemanfaatan residu dan sampah plastik menjadi paving block dan genting industri, yakni mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai.

Di TPA Kaligending di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dilakukan inovasi konversi sampah menjadi gas metana dan Refuse Derived Fuel (RDF). Ia juga berdialog dengan warga, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan sampah.

“Inovasi seperti ini tidak lepas dari peran penting kepala daerah yang memegang tanggung jawab langsung dalam pengelolaan sampah di wilayahnya,” kata dia.

Di sana, Hanif juga mengunjungi Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) Berkah di Kelurahan Panjer. Tempat ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Uniknya, warga dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menabung di TPS3R, dan membayar retribusi pengelolaan sampah sebesar Rp 5.000 per bulan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023.

TPS3R ini mengelola sekitar 915 kg sampah harian, terdiri dari 85 kg sampah organik basah, 25 kg organik kering, 43 kg non organik, dan 762 kg residu. Pengelolaan organiknya menggunakan budidaya maggot dan memproduksi kompos.

Rangkaian kunjungan ditutup di TPA Kulon Progo, DIY. Dalam dialog dengan warga dan aparat daerah, Hanif menegaskan bahwa keberadaan TPA tidak dilarang, tetapi harus dikelola dengan baik.

“Yang dilarang adalah praktik open dumping. Semua TPA harus dikelola secara terkontrol sesuai ketentuan perundangan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan,” tegas dia.

Penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan bebas sampah. [WLC02]

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, UGM