Jumat, 20 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Baru 3,7 Juta dari 26,9 Juta Ha Wilayah Adat Dapat Pengakuan Pemda

Kamis, 10 Agustus 2023
A A
Ilustrasi masyarakat adat. Foto Quangbaophoto/pixabay.com.

Ilustrasi masyarakat adat. Foto Quangbaophoto/pixabay.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Badan Registrasi Wiayah Adat (BRWA) telah meregistrasi 1.336 peta wilayah adat seluas 26,9 juta hektare. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota. Dari 1.336 total wilayah adat teregistrasi, sebanyak 219 wilayah adat sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 3,73 juta hektare (13,9 persen).

“Masih ada sekitar 23,17 juta hektare wilayah adat yang belum ada pengakuan pemerintah daerah,” kata Kepala BRWA, Kasmita Widodo dalam siaran pers bertema “Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia” untuk memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2023 yang diterima Wanaloka.com, Rabu, 9 Agustus 2023.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah menerbitkan pengakuan 15 hutan adat di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah seluas 68.326 hektare. Total hutan adat yang sudah mendapat pengakuan sebanyak 123 hutan adat seluas 221.648 hektare.

Baca Juga: 68 Ribu Hektare Hutan di Gunung Mas Kalteng Ditetapkan Kawasan Hutan Adat

Keputusan pengakuan hutan adat oleh KLHK diakui Kasmita, tidak mudah. Sebab harus diawali dengan pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 67 UU Kehutanan dan Pasal 234 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021, Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Di sinilah sengkarut proses pengembalian hutan adat dari hutan negara,” ungkap Kasmita.

Komitmen kepala daerah dan kapasitas pemerintah daerah untuk membentuk Perda Pengakuan Masyarakat Adat dinilai masih rendah. Setelah ada perda pun, lanjut Kasmita, pelaksanaan verifikasi hingga pengukuhan masyarakat adat masih berjalan sangat lambat. Begitu juga dengan KLHK yang masih terbatas dalam melakukan verifikasi usulan hutan adat.

Baca Juga: Dewi Sukma: Persilangan Solusi Pemenuhan Pasar Anggrek Indonesia

“Rata-rata hanya sekitar 15 usulan hutan adat setahun yang dapat diverifikasi lapangan,”keluh Kasmita.

Selain itu, masih ada kegamangan untuk melakukan verifikasi usulan hutan yang berada di kawasan konservasi, seperti cagar alam, taman wisata alam dan taman nasional.

Terkait sektor pertanahan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat, Kasmita juga menilai, Kementerian ATR/BPN belum ada kemajuan yang berarti. Alih-alih menegaskan wilayah adat sebagai hak ulayat masyarakat adat, justru akan menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2021.

Baca Juga: Alami Kekerasan Digital Akibat Isu Keadilan Lingkungan, Media Floresa Terima Udin Award

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Badan Registrasi Wiayah Adathak ulayatHari Internasional Masyarakat Adat SeduniaHutan AdatMasyarakat Adatwilayah adat

Editor

Next Post
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof. Budy Wiryawan. Foto ipb.ac.id.

Budy Wiryawan: Aplikasi IKAN Dukung Keberlanjutan Konservasi Perikanan

Discussion about this post

TERKINI

  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
  • Episenter gempa 7,1 magnitudo di Laut Banda, Maluku pada Selasa, 17 November 2026. Foto tangkap layar Inatews BMKG.Gempa 7,1 Magnitudo Di Laut Banda Maluku, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
    In News
    Selasa, 17 November 2026
  • Awas potensi banjir susulan di lima provinsi hari ini dampak hujan lebat. Foto Dok BPNB, banjir melada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara pada 2 November 2022.Deteksi BNPB, Sebelas Kabupaten Kota di Sumatra Utara Status Siaga Dampak Hujan
    In News
    Senin, 16 November 2026
  • Diskusi Satu Tahun Bencana Ekologis di Aceh, 13 November 2026. Foto Istimewa.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Penanganan Lambat di Tengah Bencana Berulang
    In Lingkungan
    Sabtu, 14 November 2026
  • Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Foto kemenlh.go.id.COP31, Hashim: Indonesia Tidak Akan Memilih Antara Pembangunan dan Aksi Iklim
    In News
    Jumat, 13 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media