Senin, 9 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

68 Ribu Hektare Hutan di Gunung Mas Kalteng Ditetapkan Kawasan Hutan Adat

Rabu, 9 Agustus 2023
A A
Pohon Binuang (octomeles sumatrana). Foto Dok Wanaloka.com.

Pohon Binuang (octomeles sumatrana). Foto Dok Wanaloka.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Lima belas masyarakat hukum adat (MHA) di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan penetapan wilayah kawasan hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan luas hutan mencapai 68.326 hektare.

Penetapan status kawasan hutan adat di Kabupaten Gunung Mas ini sekaligus menjadi wilayah yang memiliki hutan adat terluas di Indonesia.

Penyerahan SK Penetapan Status Hutan Adat untuk 15 MHA di Gunung Mas ini diberikan sehari menjelang peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus 2023.

Baca Juga: Atasi Pemanfaatan Ilegal, KLHK Selesaikan Penataan Kawasan Hutan Tahun Ini

“Momentum penetapan 15 Hutan Adat di Gunung Mas ini merupakan salah satu capaian positif dalam rangka memperingati perayaan hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat penyerahan salinan SK Penetapan Status Hutan Adat kepada Bupati Gunung Mas didampingi Dirjen PSKL Bambang Supriyanto di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Alue Dohong mengatakan, penetapan kawasan hutan adat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat hari ini dan kelak kemudian hari.

Direktur Jenderal n Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK, Bambang Supriyanto menjelaskan, berbagai upaya percepatan dalam rangka pengakuan MHA dan Penetapan Status Hutan Adat terus dilakukan.

Baca Juga: Komnas HAM Soroti Penanganan Kasus Lingkungan dan Kehutanan

Di antaranya melalui kerja bersama antara Tim Terpadu KLHK dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas termasuk CSO atau pendamping, dimulai sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Aliansi Masyarakat Adat NusantaraHari Masyarakat Adat InternasionalHutan AdatKabupaten Gunung MasKawasan Hutan AdatKementerian LHKmasyarakat hukum adatProvinsi Kalimantan Tengah

Editor

Next Post
Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Prof. Nafiatul Umami. Foto Facebook UGM

Nafiatul Umami Kembangkan Mutasi Rumput Gajah Lokal Berbiomassa Tinggi

Discussion about this post

TERKINI

  • Kaoem Telapak desak pemerintah usut tuntas dugaan pembalakan liar dan pencucian kayu Merbau di Nabire, Papua Tengah. Foto Kaoem Telapak.Kaoem Telapak Desak Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pembalakan di Nabire
    In News
    Rabu, 4 November 2026
  • Media alternatif, Gejayan.id menggelar walking tour bertema “Tribute to Udin” #1 ke bekas Kantor Harian Bernas, Kota Yogyakarta. Foto Istimewa.Gejayan Civic Memory Lab: Napak Tilas Jurnalistik Udin di ‘Kantor Bernas’
    In News
    Senin, 2 November 2026
  • Episenter gempa 6,4 magnitudo di Laut Banda, Maluku, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Foto tangkap layar BMKG.Laut Banda Maluku Digoyang Gempa Menengah 6,4 Magnitudo
    In News
    Kamis, 29 Oktober 2026
  • Kondisi Desa Sei Gita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Foto Dok Borneo Is Burning.Karhutla 2026, HRWG Tuntut Pemerintah Transparan Soal Data Lahan Terbakar dan Mengusut Pihak Bertanggungjawab
    In Lingkungan
    Senin, 26 Oktober 2026
  • Pertemuan 20 organisasi masyarakat sipil kawasan Asia Pasifik dalam Asia Pacific System Change Convergence 2026 di Yogyakarta, pada 17-21 Oktober 2026. Foto Istimewa.Organisasi Masyarakat Sipil Asia Pasifik Serukan Perubahan Sistem Mengakhiri Krisis Ekologis dan Ketidakadilan Global 
    In News
    Sabtu, 24 Oktober 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media