Memperhatikan aspek risiko perubahan iklim perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia mencontohkan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan peningkatan emisi karbon dan penurunan daya serap karbon, sehingga dapat berdampak meningkatkan risiko urban heat island, penurunan kemampuan resapan air, hingga peningkatan risiko banjir.
Sebab marak alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di kawasan rawan banjir, permukiman di lereng curam, maupun berkurangnya kawasan resapan air.
Sebaliknya, perlu penerapan tata kelola ruang yang berbasis daya dukung lingkungan dengan mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solution) melalui pembangunan blue and green infrastructure.
“Hal inilah yang saya nilai mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim saat ini,” kata dia.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui mitigasi dan adaptasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca atau dekarbonisasi, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan gambut, pembangunan infrastruktur penyimpanan air seperti embung, penyusunan tata ruang berbasis iklim, hingga peningkatan literasi iklim dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
“Menghadapi perubahan iklim perlu menggabungkan mitigasi dan adaptasi, yaitu mengurangi penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak yang ditimbulkan,” pungkas Emilya.
Solusi inovasi teknologi dan kearifan lokal
Krisis iklim tidak lagi menjadi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang telah dirasakan melalui peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga ancaman krisis pangan. Guru Besar Teknik Geologi UGM Prof. Dwikorita Karnawati menjelaskan perubahan iklim merupakan fenomena alam yang kini dipercepat aktivitas manusia sejak Revolusi Industri.
Kenaikan suhu global sebesar sekitar 1,55 derajat celcius dalam kurun sekitar 170 tahun telah melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan baru terjadi menjelang tahun 2100.
“Kenaikan suhu bumi yang sangat cepat ini menyebabkan siklus hidrologi menjadi semakin ekstrem. Kita menyaksikan dalam satu kawasan terjadi banjir besar, sementara wilayah lain mengalami kekeringan. Fenomena ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut climate boiling,” jelas Dwikorita dalam Forum Pemikiran Bulaksumur yang diselenggarakan Dewan Guru Besar UGM yang bertajuk tema “Krisis Iklim, Mitigasi Bencana, dan Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan” di Balai Senat UGM, Rabu, 24 Juni 2026.
Menurut mantan Kepala BMKG itu, percepatan perubahan iklim berdampak langsung terhadap meningkatnya bencana geohidrometeorologi. Istilah baru yang disampaikan Dwikorita ini mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga terganggunya ketahanan pangan. Jika laju perubahan iklim tidak mampu dikendalikan, dunia berpotensi menghadapi krisis pangan global pada dekade 2050-an akibat gagal panen di berbagai negara.
“Ketika hampir seluruh negara mengalami gagal panen, kita tidak bisa lagi bergantung pada impor pangan. Akar persoalannya harus diselesaikan sejak sekarang, yaitu bagaimana manusia mengurangi penyebab perubahan iklim sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat,” kata dia.
Dwikorita juga menekankan pentingnya pendekatan mitigasi bencana yang menggabungkan teknologi tepat guna dengan kearifan lokal. Ia membagikan pengalaman mahasiswa KKN UGM yang melakukan pemetaan wilayah rawan bencana bersama masyarakat, sekaligus mengidentifikasi kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam sistem perlindungan masyarakat.
Menurut dia, pendidikan masa depan harus semakin mengedepankan problem-based learning, di mana mahasiswa bekerja bersama masyarakat secara kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan riil.
Mantan Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan geopolitik dan transformasi teknologi global. Transisi menuju energi terbarukan kini semakin realistis karena biaya penyimpanan energi surya melalui baterai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi membutuhkan elektrifikasi. Konsumsi listrik per kapita Indonesia masih relatif rendah, sehingga peningkatan kapasitas energi menjadi prasyarat menuju negara maju,” ujar dia.
Di sisi lain, Gita menilai Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, khususnya kecerdasan buatan, melainkan harus menjadi pencipta inovasi. Ia mengingatkan negara-negara yang berhasil melompat menjadi kekuatan teknologi tidak selalu berkembang secara linier, melainkan berani mengambil lompatan besar melalui investasi pada riset, inovasi, dan pengembangan kapasitas nasional.
Sementara Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Selo menjelaskan, Fakultas Teknik UGM terus membangun budaya inovasi yang berlandaskan semangat Panca Brata Herman Yohannes, yakni menjadi penemu, perintis, patriot, berpikir alternatif, dan ulet. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pembelajaran berkelanjutan seperti Smart Green Learning Center (SGLC) dan Engineering Research Innovation Center (ERIC), yang dirancang sebagai ruang kolaborasi riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan.
Selain infrastruktur, Fakultas Teknik juga mengembangkan berbagai hasil riset yang telah dimanfaatkan masyarakat, antara lain inovasi pewarna alami “Indi” serta teknologi peningkatan kualitas pangan “Gamahumat”.
“Inovasi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi harus mampu meningkatkan kemandirian bangsa dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” kata Selo.
Sementara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM, Prof. Kuwat Triyana menilai perubahan besar harus dimulai dari sistem pendidikan tinggi. Pembelajaran tidak lagi cukup dilakukan melalui metode ceramah konvensional, tetapi perlu diarahkan menjadi project-based learning (PBL) yang mendorong mahasiswa menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan sampah yang selama ini dipandang sebagai masalah teknis semata, padahal juga berkaitan erat dengan moral, perilaku, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Mata kuliah wajib di perguruan tinggi perlu dirancang lebih aplikatif agar mahasiswa terbiasa bekerja lintas disiplin untuk menghasilkan solusi yang berdampak langsung.
“Pendidikan harus membawa mahasiswa keluar dari ruang kelas untuk menyelesaikan persoalan nyata. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga kepedulian sosial dan kemampuan memecahkan masalah,” ujar dia. [WLC02]
Sumber: IPB University, UGM
Discussion about this post